JAKARTA,cianjurekspres – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan, rencana untuk menaikan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik atau berbahan bakar bensin.
Hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1).
Dia mengatakan, kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya penting untuk melakukan transisi energi nasional yang memitigasi perubahan iklim dan memastikan ketahanan energi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca Juga:Dukung Instruksi Presiden, Bupati Cianjur Herman Suherman Gunakan Motor Listrik Sebagai Kendaraan DinasBupati Cianjur Sambangi Keluarga Korban Kebakaran Toko Bangunan
Saat ini dengan berbagai masalah lingkungan, pemanasan global, dan pemanasan udara di kota-kota besar, maka keberadaan kendaraan listrik sangat penting dan pengembangannya perlu untuk terus didorong.
“Tadi kami baru selesai rapat. Saya pikir ini akan menjadi sangat relevan dengan adanya pabrik BYD di Indonesia untuk mengurangi polusi dan pencapaian target zero emission 2060 atau awal. Kami juga sekarang ini akan membuat kualitas solar atau bensin kita seperti Euro 4 atau Euro 5,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut juga menjelaskan bahwa negara Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang cukup bagus belum pernah sepanjang sejarah di bawah 3 persen, dan sepanjang 34 bulan berturut-turut mempunyai ekspor surplus.
“Hal ini memberikan satu indikasi bahwa keadaan ekonomi kita sekarang ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, di tengah keadaan ekonomi dunia, kita mampu memitigasi berbagai masalah. Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara,” papar dia.
Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.
“Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan,” tegas dia.