Cianjurekspres.net – Pemerintah Provinsi Jabar meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang pertama di Indonesia. MPP Digital untuk menggenjot pelayanan publik sekaligus menstimulus kabupaten/kota yang belum memiliki MPP meski fisik sekalipun.
Dengan MPP Digital, masyarakat cukup mengklik https://mppdigital.jabarprov.go.id/ untuk mengakses MPP kabupaten/kota yang sudah tersedia layanannya.
Dengan konsep metaverse, masyarakat dapat mendapatkan banyak informasi dan menikmati pelayanan publik dengan seolah – olah datang langsung ke kantor.
Baca Juga:Ono Surono Terima Anugerah MKD DPR RI Awards 2022Uu Ruzhanul Dampingi Presiden Joko Widodo Tinjau Tempat Relokasi Pengungsi Bencana Gempa Cianjur
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja meresmikan MPP Digital di Trans Convention Center, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (12/12/2022).
Setiawan mengungkapkan, saat ini baru 12 kabupaten/kota yang sudah memiliki MPP secara fisik, sedangkan 15 kabupaten/kota lainnya belum memiliki MPP. Menurutnya, MPP Digital dapat mendorong daerah-daerah di Jabar yang belum memiliki MPP fisik, agar dapat meningkatkan pelayanan publiknya.
“Sebanyak 15 kabupaten/kota di Jabar masih belum memiliki mal pelayanan publik (secara fisik). Oleh karena itu, untuk sesegera mungkin program ini kita kejar,” ujar Setiawan.
“Mall pelayanan publik adalah salah satu layanan kita kepada masyarakat supaya mempermudah. Oleh karena itu kita me-_launching_ terkait dengan MPP digital ini,” tuturnya.
Setiawan menyebutkan, MPP Digital memiliki beberapa keuntungan, yakni lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa batasan jarak dan waktu, pelayanan lebih efisien dan cepat, serta membutuhkan biaya pengelolaan yang lebih murah daripada MPP secara fisik.
“Kalau kita melihat rata-rata pembangunan MPP fisik kurang lebih rata-rata Jabar ada di angka 9 sampai 10 miliar per kabupaten kota. Namun dengan MPP Digital, biaya kita akan lebih murah. Mungkin antara 300 sampai 500 juta rupiah untuk 27 kabupaten/kota,” jelas Setiawan.
Dengan MPP Digital ini, kata Setiawan, pemenuhan kebutuhan daerah akan MPP akan selesai lebih cepat. Ditargetkan, seluruh kabupaten/kota dapat mulai menerapkan layanan MPP Digital ini pada tahun 2023.
Baca Juga:Percepat Respons, Jabar Bentuk Narahubung di Tiap DesaSijeuni Nonton Bareng Film Dokumenter di Bandung
“Dengan cara MPP Digital, harusnya di tahun 2023 semuanya sudah selesai. Kita targetkan demikian. Tapi kalau pakai fisik, belum tentu selesai satu tahun anggaran,” kata Setiawan.