Inovasi MPP Digital ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) RI dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).
Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB Diah Natalisa mengatakan, MPP Digital dari Jabar ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Ia juga mengapresiasi DPMPTSP Jabar yang selalu mendampingi penerapan MPP.
“Kami ingin memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov Jabar yang telah melakukan terobosan, kami sangat bangga selama ini Perpres No 89 tahun 2021 itu fokus kepada kabupaten/kota yang memiliki DPMPTSP, untuk dapat melakukan integrasi layanan,” ungkap Diah.
Baca Juga:Ono Surono Terima Anugerah MKD DPR RI Awards 2022Uu Ruzhanul Dampingi Presiden Joko Widodo Tinjau Tempat Relokasi Pengungsi Bencana Gempa Cianjur
“Alhamdulillah, Pemprov Jabar sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sudah menunjukkan komitmen yang begitu tinggi untuk mengakselerasi percepatan integrasi layanan,” imbuhnya.
Diah melaporkan, secara umum jumlah MPP fisik yang sudah beroperasi di Indonesia sudah mencapai 103 MPP. Jumlah tersebut akan ditambah 175 MPP yang rencananya akan diresmikan pada tahun 2023 mendatang.
Meski demikian, Diah mengatakan konsep MPP Digital ini akan dijadikan prioritas, supaya dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia.
“Jabar sudah menginisiasi, dan kami tentu juga sudah punya konsep untuk membantu semua kabupaten kota di Indonesia menerapkan MPP Digital,” ucap Diah.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KPRBN Eko Prasojo mengatakan bahwa MPP Digital ini menjadi salah satu upaya untuk melakukan transformasi birokrasi digital.
Ia berharap, MPP Digital dapat direplikasi di provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia, dalam rangka mewujudkan satu data terintegrasi yang dapat digunakan secara nasional.
“Jadi program reformasi birokrasi ini diarahkan untuk menuju pada quantum repreform, yaitu reform yang melompat, tidak step by step, tetapi melakukan perubahan yang holistik pada waktu yang bersamaan. Dan ini merupakan apa yang disebut dengan transformasi birokrasi digital,” papar Eko.
Baca Juga:Percepat Respons, Jabar Bentuk Narahubung di Tiap DesaSijeuni Nonton Bareng Film Dokumenter di Bandung
“Kita mengapresiasi Jabar sudah memulai ini dengan MPP Digital. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi provinsi dan kabupaten/kota yang bisa membangun MPP Digital,” katanya.