Cianjurekspres.net – DPD Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat, menilai kinerja pemerintah dalam hal perbaikan data bagi Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (KPM-BPNT) tidak konsekuen.
“Hingga saat ini, masih banyaknya permasalahan pada program BPNT terlebih pada perbaikan data,” kata Ketua DPD YLPKN Jawa Barat, Hendra Malik, Minggu (19/12).
Hal tersebut, jelas Hendra, lantaran tidak adanya ketegasan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. “Saya menilai adanya tidak ketegasan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial yang menerapkan aturan, selain itu mereka juga yang melanggar,” ucapnya.
Baca Juga:Cabai Rawit Domba Kian Pedas, Tembus Rp100 Ribu/kgAda 8,26 Juta Orang Indonesia Mengungsi Akibat Bencana Alam
Padahal lanjut Hendra, pada Pedoman Umum (Pedum) di program BPNT sudah sangat jelas pada pendistribusian harus mengikuti enam T. “Yang dimaksud 6T yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi. Tapi nyatanya tak sedikit KPM ini banyak yang bolak balik ke agen e-warung untuk mengecek saldo selain itu pendistribusian pun masih banyak yang lamban,” jelasnya.
Dirinya mengungkapkan, berdasarkan hasil survei dilapangan banyak saldo KPM yang belum masuk. Bahkan yang sudah masuk pun tiba-tiba hilang lagi, sehingga sangat membingungkan bagi KPM.
“Kejadian tersebut saat ini sering ditemui, bahkan hampir disetiap Kecamatan di Kabupaten Cianjur,” kata Hendra.
Menurutnya, untuk menghindari saldo BPNT hilang kembali, ada beberapa KPM yang pada saat mengecek dan kedapatan saldonya ada langsung digesek sehingga pada saat nanti ada pendistribusian tinggal mengambilnya.
“Ada kejadian unik, si KPM ini merasa kebingungan disaat awal dicek saldonya kosong, namun tiba-tiba ada langsung di geseknya karena khawatir saldonya akan kembali hilang. Lalu nantinya struk bukti gesek akan ditukar dengan sembako,” ujarnya.
Hendra berharap, ketika program BPNT ini berlanjut bisa lebih baik lagi. “Pada program ini, targetnya sudah sangat jelas yakni bagi masyarakat miskin. Jadi, harus lebih diperhatikan lagi programnya,” ucapnya.