oleh

Bisa-bisanya Pemkab Cianjur Merusak Cagar Budaya Jabar!

Cianjurekspres.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur diduga telah melanggar Undang-undang Cagar Budaya karena membongkar sejumlah Cagar Budaya yang jelas-jelas harus dilestarikan keberadaannya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Cianjur Ekspres menyebutkan, ada 20 Cagar Budaya di Cianjur yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari Bupati Cianjur.

Dari 20 Cagar Budaya tersebut dibagi 3 jenis yakni berupa situs sebanyak 9 situs, bangunan sebanyak 9 bangunan, dan 2 merupakan kesenian.

Untuk situs sendiri diantaranya, Situs Megalith Gunung Padang, Situs Megalith Pasir Pogor, Situs Megalith Bukit Tongtu, Situs Megalith Gunung Kasur, Situs Megalith Gunung Putri, Situs Megalith Lemah Duhur, Situs Megalith Pasir Manggu, Situs Megalith Pasir Gada, dan Situs Megalith Ciranjang.

Sedangkan untuk Cagar Budaya jenis bangunan diantaranya, Istana Presiden Cipanas, Pendopo Kabupaten Cianjur, Rumah Dr Toki Syamsudin, Kantor Pos & Giro, Stasiun Kereta Api Cianjur, Gedung Ampera, PLTA Cugenang, Wisma Karya, dan Polsek Pacet. Untuk Kesenian sendiri yakni Mamaos dan Maenpo.

“Ada 20 Cagar Budaya yang diberi SK oleh Bupati Cianjur. Tapi dari 20 itu ada yang statusnya Nasional dengan SK pusat seperti Gunung Padang, Istana Presiden, Mamaos, Maenpo dan Bedug Cijati,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, Deni Rusman Yusuf melalui staf pelaksana Budi Anon, saat ditemui di kantornya baru-baru ini.

Sementara ada sebanyak 27 Cagar Budaya yang masuk kawasan Kota Lama Cianjur dengan SK Gubernur Jawa Barat Nomor 432/Kep.156-Disperbud/2018 tentang penetapan Kawasan Kota Lama Cianjur sebagai Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Daerah Provinsi Jawa Barat.

Cagar Budaya yang masuk dalam Kawasan Kota Lama yakni Lonceng Kolonial, Lonceng Kota, Balai Kesehatan Paru, Masjid Agung Cianjur, Pendopo/Kantor Bupati, Rumah Dinas Camat, Denbekang lll-44-01, Gedung HIS-SMAN 2 Cianjur, Rumah Praba Sarira, Wihara Pharsjia, Rumah Dr Toki, Gedung Ampera, Gereja Kristen Pasundan, Toko Chu, Toko Tauco Meong, Bank Wanita, Gereja St. Petrus, Gedung Asem, Istana Presiden Cipanas, Dalam Cikundul, Alun-Alun Cianjur, Kantor Pos, Toko Bahan Bangunan Pasar Suge Cianjur, Reservoir Panembong PDAM Tirta Mukti Cianjur, Stasiun Kereta Api Cianjur, PLTMH Cijedil, dan Sanatorium.

“Kalau yang masuk Kawasan Kota Lama itu ranahnya provinsi. Jadi Pemda Cianjur tidak mempunyai kewenangan untuk merubah atau membongkar Cagar Budaya yang masuk Kawasan Kota Lama, kecuali ada izin dari Provinsi, soalnya SK nya dari Gubernur langsung,” jelas Budi.

Baca Juga: Soal Pembangunan Jalur Puncak II, Pemprov Jabar dan Pemkab Cianjur Menunggu Kabar Pusat

Sementara itu, Bupati Cianjur Herman Suherman, mengakui pembongkaran SMAN 2 Cianjur dilakukan berdasarkan izin dari tingkat kabupaten. Padahal seharusnya perizinan untuk pembongkaran tersebut menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Apalagi bangunan tersebut masuk dalam Kawasan Kota lama yang kewenangannya ada di provinsi.

“Izinya ditingkat kabupaten. Jadi kita bongkar untuk dimanfaatkan kepentingan Pemda yang sekarang menjadi bangunan Sekda,” katanya.

Namun Herman mengaku, untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya pemerintah kembali membangun SMAN 2 Cianjur yang sempat dibongkar sebelumnya.

“SMA 2 Cianjur yang menjadi Cagar Budaya dan sekarang masih dibangun untuk mengingat sejarah SMA 2 Cianjur yang Insya Allah akan dimanfaatkan oleh Pemkab Cianjur,” jelasnya.

Baca Juga: Mentan Siap Back Up BUMD Pertanian Milik Pemkab Cianjur

Menanggapi hal tersebut, Dewan Cagar Budaya Jawa Barat, Lutfi Yondri, mengungkapkan, sebelumnya pihak pemerintah Cianjur pernah berjanji tidak akan membongkar bangunan Cagar Budaya SMAN 2 Cianjur, namun hanya melakukan rehabilitasi.

“Kita tidak pernah mengeluarkan rekom untuk pembongkaran dan pembangunan Cagar Budaya SMAN 2 Cianjur,” papar Lutfi.

Pihaknya membawa konsep kawasan Kota Lama Cianjur dengan tujuan untuk mengurai kunjungan ke Gunung Padang, karena Cianjur pernah jadi Kota Priangan dan SMAN 2 Cianjur masuk ke kawasan tersebut.

“Tadinya berharap ketika direhabilitasi bisa dikombinasikan dengan konsep dari provinsi. Bukan malah dihancurkan. Itu mereka janji tidak akan dihancurkan,” jelas Lutfi.

Menurutnya, setelah Cagar Budaya SMAN 2 Cianjur dilakukan pembongkaran dan sekarang dibangun kembali, mereka harus memperhatikan konsep keasliannya seperti apa mengingat Cianjur belum memiliki tenaga ahli soal Kebudayaan.

Bahkan pihak provinsi sempat menegur Disdikbud Cianjur terkait pembongkaran bangunan Cagar Budaya SMAN 2 Cianjur.

“Yang harus diperhatikan pemkab Cianjur konsep bangunannya mau seperti apa keasliannya. Kita sempat menegur Disdik Cianjur terkait pembongkaran SMAN 2 Cianjur. Namun sejak itu tidak pernah ada kabar lagi terkait rencana apa yang akan dibangun Pemda untuk bangunan SMAN 2 Cianjur,” ungkapnya.

Dia menilai, Pemkab Cianjur sudah melanggar Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010 yang dimana semua pemerintah mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten harus sama-sama menjalankan untuk menjaga bangunan Cagar Budaya.

“Undang-undang tentang Cagar budaya yang harus dipatuhi oleh pemerintah mulai pusat sampai kabupaten yang harus dipatuhi. Kalau begitu artinya mereka menentang aturan tersebut. Aturan yang sudah dibuat mereka sendiri,” tegasnya. (tim/nik)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *