Rangkuman Film Dirty Vote 2024: Putusan MK Hingga Bansos

Rangkuman Film Dirty Vote 2024
Rangkuman Film Dirty Vote 2024
0 Komentar

Dalam UU Pemilu nomor 7 2017 menyebutkan presiden boleh berkampanye, tapi di pasal 281 disebutkan asal ia mencalonkan diri kembali atau menjadi petahana.

Kenyataannya Presiden Jokowi. Sering masuk dalam poster kampanye Prabowo gibran. Selain itu juga secara publik mengatakan bahwa presiden boleh ikut kampanye.

Bansos Dijadikan Alat Politik

Isu lain yang dibahas di film ini adalah soal bantuan sosial bansos yang dijadikan alat politik. Menteri perdagangan Zulkifli Hasan hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan terang terangan menyebar narasi.

Baca Juga:Siapa Sutradara Film Dirty Vote 2024? Ini Perjalanan Karir Hingga Media SosialnyaFakta Film Dokumenter Dirty Vote 2024, TKN 1,2 dan 3 Beri Respon Berbeda

Bahwa masyarakat harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan bansos. 

Padahal disebutkan jika bansos diambil dari APBN alias uang rakyat ini diperkuat dengan pakta anggaran bansos yang hampir mencapai 500 triliun menjelang Pemilu. Angka ini bahkan melebihi bansos saat masa pandemi.

Penggunaan Fasilitas Negara

Selain bansos, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye juga disinggung jika melihat dari ketiga paslon capres cawapres ada jajaran menteri menteri serta pejabat negara yang masuk dalam tim kemenangan mereka.

Dalam film tersebut dijelaskan ada banyak bukti pejabat publik yang melakukan kampanye saat sedang memakai fasilitas negara dan hadir sebagai pejabat negara.

Pelanggaran KPU dan Bawaslu

Film ini juga menyentil pelanggaran KPU dan Bawaslu. Syarat parpol untuk lolos verifikasi adalah 100% kepengurusan dan kantor di ibu kota atau provinsi, 50% di kecamatan dan 30% keterwakilan perempuan. Kenyataannya banyak parpol yang tak memenuhi syarat ini. Tapi bisa lolos harap verifikasi. Di sinilah alasan rawan terjadinya manipulasi data.

Di sisi lain, Ketua KPU hasyim ashari juga disebut sudah 3 kali mendapat teguran keras. Terakhir, ia terbukti melanggar etik atas pencalonan gibran.

Anak haram konstitusi

Terakhir, film ini menyentil soal konflik kepentingan di dalam perubahan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Baca Juga:One Piece episode 1093, Minggu 11 Februari 2024: Penjelasan Kekuatan Buah Iblis Jesus BurgessReview Solo Leveling Episode 6: Pertarungan Jinwo Melawan Bos C-Rank

Kejanggalan terjadi saat MK yang saat itu diketahui oleh paman gibran anwar usman tiba tiba kembali memproses pengajuan dari Almas Tsaqibbirru dan memutuskan bahwa cawapres bisa mengajukan diri selama sudah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hanya dalam jangka waktu beberapa hari. 

0 Komentar