Rustam mengatakan, kewajiban meninjau, menimbang dan memberikan masukan sudah dilaksanakan legislatif.
“Kemudian tanggungjawab kami kedepannya memonitor, mengevaluasi kemudian juga mengawasi tentunya bahwa pinjaman ini adalah juga uang negara dan setiap tahunnya harus ada pengembalian pokok beserta bunga kurang lebih Rp50 miliar,” katanya.
Sehingga artinya, ungkap Rustam, tidak bisa dipergunakan untuk hal-hal diluar infrastruktur.
Baca Juga:Pinjaman Daerah Disetujui, Ini Empat Ruas Jalan yang akan DiperbaikiPLN UP3 Cianjur Siaga Keandalan di Hari Kemerdekaan
“Ini harus betul-betul infrastruktur, harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat manfaat dari pinjaman tersebut. Karena beban kita kedepannya setiap tahun selama lima tahun ke depan sudah ada tabungan hutang senilai Rp50 miliar kepada perbankan,” paparnya.(hyt)