Cianjurekspres.net – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Barat (BPSDM Jabar) melakukan perubahan besar dalam tata Kelola pengembangan kompetensi ASN, yakni melalui Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom).
Hal ini dipicu dengan adanya momentum implementasi Jabar Corporate University sejak 2020, karena sebelumnya pengembangan kompetensi ASN Jabar hanya bertumpu pada kegiatan pelatihan formal oleh BPSDM Jabar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, BPSDM Jabar menjadi yang pertama mengusung konsep Musrenbangkom di antara BPSDM lainnya di Indonesia.
Baca Juga:2022 Kinerja Himbara Diproyeksikan Kembali ‘Hijau’, Optimistis Katrol Ekonomi IndonesiaSoal Suara Azan, Panglima Santri Jabar Minta Kemenag Jangan Bikin Gaduh dan Bijak dalam Membuat Statement
“Dalam implementasi Jabar Corporate University, harus ada kolaborasi dan sinergi yang kuat antara BPSDM dengan berbagai perangkat daerah, bahkan dengan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat,” ungkapnya kepada wartawan secara daring, Kamis (24/2/2022
Beragam model proses pembelajaran harus dapat dikembangkan, namun tepat sesuai kebutuhan ASN, agar peningkatan kompetensi yang dicapai benar-benar mendukung kesuksesan misi pembangunan di Jawa Barat
Antasari menjelaskan, semangat dan tujuan penyelenggaraan Musrenbangkom sebagai bagian dari Jabar CorpU terinspirasi dari proses Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
“Melalui misi Musrenbangkom Jabar CorpU itu dapat diikat komitmen terkait pengembangan SDM, melalui perjanjian kerja sama dan berita acara dengan semua perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten kota di Jawa Barat,” ungkapnya.
Selain itu, lanjutnya, menyamakan frekuensi di top mind seluruh stakeholders pemerintahan dan unit kerja/kepala perangkat daerah tentang mengenai pentingnya pengembangan SDM melalui kolaborasi. Misi itu bukan hanya tanggung jawab BPSDM, BKD dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat
Langkah awal dilakukan dengan menjaring dan memetakan kebutuhan jenis pengembangan kompetensi dari seluruh lembaga dilingkungan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota.
Lalu membuat basis data dengan mengintegrasikan dan mengharmonisasikannya dengan kebijakan pengembangan kompetensi yang sudah ada RPMN/RPJMD dan Ranwal RKPD, secara top down
Baca Juga:Butet SuciKomisi D Bakal Sidak Disdikpora Cianjur
“Akhirnya, hasil analisa menghasilkan keputusan tentang prioritas kegiatan yang akan diakomodasi dalam RKPD 2023 dan tahun selanjutnya, sesuai penyelarasan dengan rencana timeline dalam RKPD,” imbuhnya