Dikatakan Saleh, empat provinsi itu dipilih dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah daerah yang dinilai memiliki komitmen penerapan infrastruktur hijau. Masing-masing daerah itu cukup kuat untuk merealisasikan proyek jika direpresentasikan di tempat tersebut.
“Memang pada dasarnya bersaing mana yang paling layak yang nanti pada akhirnya diberikan pinjaman bersubsidi. Mulai dari sikap pemerintahnya, penyusunan proposal apakah bankable, tingkat kekritisannya, seperti Citarum ini kan banyak yang memanfaatkan dan sempat dicap sebagai sungai terburuk di dunia tapi saat ini sudah mulai membaik setelah ditangani,”ucap Saleh.
Kepala Bidang Infraswil Bappeda Jawa Barat Ady Rachmat menuturkan, Jabar mengikuti rangkaian program GII di tiga sektor tersebut. Untuk pengeloaan air dan air limbah Pemda Provinsi Jabar mengajukan pengelolaan limbah domestik di Citarum dan air minum/sanitasi di Jabar Selatan.
Baca Juga:Memberi Makna Indonesia, BRI Gandeng Padi Reborn Pada Kick Off HUT ke-126 BRIPeringati Sumpah Pemuda, DPD PDI Perjuaangan Jabar Lakukan Hal Ini
Sementara, untuk transportasi Jabar mengajukan LRT dan BRT Metropolitan Bandung, sedangkan untuk limbah padat yaitu mengusulkan penanganan persampahan kawasan Metropolitan Rebana.
“Kami ikuti rangkaiannya dengan mengikuti workshop dan juga tinjauan lapangan. Kegiatan ini merupakan rangkaian pra seleksi. Ada empat kandidat provinsi untuk mendapatkan dana dari GIZ yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali,”ujar Ady yang ditemui pada kesempatan yang sama.
Menurut dia, dari usulan-usulan tersebut belum mengerucut pada keputusan finalnya. Tapi secara informal dari pihak GIZ lebih condong mendorong DAS Citarum.
Citarum dipilih karena dalam Perpres 15/2018 mengamanatkan revitalisasi hingga 2025 dan problem terbesarnya merupakan air dengan limbah domestik.
“Jika lolos seleksi Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan kajian, persiapan kontruksi, kelembagaan, pengelola, dan pendampingan nonfisik,”ucapnya.
Untuk diketahui, berawal dari penandatanganan kerja sama di Berlin pada 2 Oktober 2019, proyek Green Infrastructure Initiative (GII) atau Inisiatif Indonesia-Jerman untuk Infrastruktur Hijau saat ini sudah mencapai tahap pembentukan steering committee atau komite pengarah dari kedua negara.
Dari Indonesia diwakili Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Sementara dari pihak Jerman diwakili oleh Kementerian Federal Urusan Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ), Kfw Entwicklungsbank (KfW) – Bank Nasional Jerman, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).