Cianjurekspres.net – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin via konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (28/9/2021).
Ma’ruf Amin mengatakan, ada dua tantangan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertama, memastikan program perlindungan sosial. Kedua adalah menyelenggarakan program pemberdayaan bagi masyarakat kelompok miskin ekstrem.
“Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” kata Ma’ruf Amin.
Baca Juga:Uu: Apresiasi Warung Grosir Digital UMKMAlun-Alun Cianjur akan Dibuka, Pengunjung yang Masuk Harus Sudah Divaksin
Guna memastikan dua hal tersebut berjalan optimal, kata Ma’ruf Amin, semua jajaran kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan pihak non-pemerintah bersangkutan mesti memastikan program tepat sasaran.
“Saya meminta kepada para gubernur dan bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan,” tuturnya.
Menurut Ma’ruf Amin, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk intens berkoordinasi dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di daerah.
Sementara itu, Emil (sapaan Ridwan Kamil) menuturkan bahwa Pemda Provinsi Jabar terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program. Ada tiga solusi yang sedang dijalankan Pemda Provinsi Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Solusi pertama adalah menurunkan beban pendapatan masyarakat, seperti sekolah gratis dan kesehatan gratis. Kedua, menekan angka kemiskinan dengan rutilahu. Ketiga, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan usaha.
“Kami punya Kredit Mesra. Kita ada program Satu Desa Satu Usaha. Sudah 3.000an desa dan 5.000 tenaga usaha dalam tiga tahun. Lalu ada Satu Pesantren Satu Produk, kami baru sanggup 2.000-an pesantren punya usaha dalam tiga tahun dari 9.000 pesantren yang ada di desa-desa,” kata Emil.
“Serta kalau didukung APBN, program Satu Pesantren Satu Produk saya kira dalam 2024 bisa menjadi pengentasan kemiskinan berbasis pesantren,” imbuhnya. (rls/nik)