Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu, sebanyak 64 daerah belum menyampaikan laporan. Jumlah ini sudah menurun dibandingkan Kamis (23/4), di mana sekitar 117 daerah belum memberikan laporan kepada pemerintah pusat.
“Di sisi lain, pemerintah daerah yang telah menyesiakan APBD dengan ketentuan semakin bertambah. Dari semula 162 daerah menjadi 189 daerah pada pekan ini. Kami harapkan, yang belum, segera menyesuaikan APBD untuk penanganan Covid-19,” tuturnya.
Evaluasi laporan APBD memperhatikan beberapa hal. Di antaranya pemenuhan rasionalisasi belanja barang/ jasa dan belanja modal dengan besaran minimal 50 persen.
Baca Juga:Pakai APD, Satreskim Polres Cianjur Amankan 10 Orang saat Operasi PekatRingankan Beban Guru Ngaji dan Ustadz, Kang Lepi Luncurkan Ribuan Paket Sembako
“Artinya, pemerintah daerah diharapkan mampu menurunkan nominal belanja barang dan jasa mereka hingga separuh dari target awal mereka di APBD,” jelasnya.
Sementara pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota untuk segera mengirimkan data calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk meredam dampak virus corona. Sebab, per Jumat (8/5), pemerintah baru mengantongi data 7,8 juta dari target 9 juta kepala keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan.(fin/*)