Cianjurekspres.net – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui rekening perbankan maupun tunai sejak April hingga 7 Mei 2020 telah mencapai Rp63,25miliar.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bahwa jumlah BLT yang telah disalurkan tersebut tertuju kepada 1.214 desa dan mencakup 105.420 keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kami akan terus melakukan monitoring penyaluran ini,” ujar Sri, Sabtu (9/5/2020) dilansir dari fin.co.id.
Baca Juga:Pakai APD, Satreskim Polres Cianjur Amankan 10 Orang saat Operasi PekatRingankan Beban Guru Ngaji dan Ustadz, Kang Lepi Luncurkan Ribuan Paket Sembako
Sri menuturkan, mayoritas dana BLT tersebut atau sebesar 86,82 persen disalurkan secara nontunai melalui rekening perbankan, sedangkan sisanya diserahkan secara tunai terhadap masyarakat yang tidak memiliki rekening perbankan.
Sementara untuk refocusing dan realokasi anggaran yang umumnya dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, adalah melakukan penghentian ataupun penundaan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan dalam suasana Covid-19.
“Perjalanan dinas, kegiatan seminar, dan lain-lain, itu otomatis ditunda kegiatannya dan anggarannya,” katanya.
Sri menambahkan, terdapat juga beberapa sektor yang dilakukan penghematan anggaran, antara lain penundaan kenaikan tunjangan kinerja PNS dan pengangkatan CPNS.
“Jadi, untuk belanja pegawai juga diminta melakukan penundaan kenaikan tukin dan pengangkatan CPNS,” imbuhnya.
Sri menegaskan, pengetatan belanja tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh PNS. Namun, ada pengecualian untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pejabat eselon II ke atas yang dipastikan tidak akan mendapatkan THR tahun ini.
“Kita bisa melakukan pengetatan dari belanja pegawai tanpa mengurangi hak mereka kecuali THR eselon II ke atas yang tidak dibayarkan,” terangnya.
Baca Juga:Update Covid-19 Cianjur, 9 Mei 2020Atalia Apresiasi Gerakan Kencleng PKK Cianjur
Adapun total belanja daerah yang sudah direalokasi dan refocussing mencapai Rp 51,09 triliun sampai dengan Jumat (8/5). Sebagian besar di antaranya digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, yakni hingga Rp 22,34 triliun.
“Sisanya, sebesar Rp 18,88 triliun untuk jaring pengaman sosial dan Rp 9,8 trilun guna penanganan dampak ekonomi,” ujarnya.
Asistensi pun dilakukan, terutama untuk pemerintah daerah yang belum melakukan revisi APBD sesuai dengan ketentuan dan pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan “Kami terus melakukan monitoring,” ucapnya.