Hari Pertama PSBB Bandung Raya, Pemprov Jabar Salurkan Bansos

Hari Pertama PSBB Bandung Raya, Pemprov Jabar Salurkan Bansos
Petugas pos dan ojek online (ojol) untuk menyalurkan bansos dari Pemerintah Provinsi Jabar kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Kota Bandung di Kantor Sentral Pengolahan Pos (SPP) Bandung, Kota Bandung, Minggu (19/4/2020). (Foto: Rizal/Humas Jabar)
0 Komentar

Cianjurekspres.net – Hari pertama Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) Bandung Raya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenjot penyaluran bantuan sosial tunai dan non tunai pada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Moh Arifin Soedjayana memastikan tidak akan tumpah tindih dalam proses penyaluran bantuan untuk masyarakat.
“Kita akan terus menyempurnakan data penerima bantuan sosial, tapi untuk bantuan yang sudah siap pasti kita salurkan segera agar dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 bisa tertangani,” ujar Arifin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/4/2020).
Ia menyebut, bantuan provinsi senilai Rp. 500.000 per keluarga tersebut difokuskan untuk 10 daerah PSBB di Jawa Barat. Sejak kemarin (Selasa, 21/4/2020), sekitar 5.237 paket bantuan sudah berhasil disalurkan di wilayah PSBB Bodebek dan Bandung Raya.
Penyaluran bantuan provinsi ditargetkan bisa mencapai 264.085 alokasi pada pekan-pekan ini. Dibantu PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan ojek online dan ojek pangkalan, hasil monitoring pihaknya menunjukan proses bantuan berjalan baik.
“Ada riak-riak soal bantuan, tapi tidak akan menghentikan proses penyaluran yang sejauh ini sudah berjalan baik. Pelibatan ojek online dan ojek pangkalan sangat membantu penyerahan bantuan pada KRTS sasaran,” katanya.
Dari 5.237 paket bantuan yang sudah diserahkan, pihaknya mencatat ada 371 paket yang kembali ke PT Pos karena alamat Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) tidak sesuai dengan data. Menurut Arifin, proses penyaluran disertai proses pelaporan yang ketat di mana kurir baik ojek online, opang maupun petugas Pos harus menyerahkan langsung pada penerima.
“Si penerima menunjukan KTP, sesuai alamat, sesuai data. Pihak kurir lalu mengambil foto penerima untuk dilaporkan lewat aplikasi yang sudah disiapkan. Yang retur itu biasanya karena ketidaklengkapan data bisa nama jalan, RT,RW-nya keliru. Sejauh ini rata-rata sesuai by name by address,” ucap Arifin.
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.(rls/**)

0 Komentar