Ceu Popong: Samakan Persepsi Dalam Membangun Jabar

Ceu Popong: Samakan Persepsi Dalam Membangun Jabar
(Foto: Yogi/Humas Jabar)
0 Komentar

JAKARTA – Sesepuh Jawa Barat, Otje Djundjunan atau Ceu Popong menyerukan semua eksponen Jabar menyamakan persepsi dengam melepaskan kepentingan organisasi dan golongan demi Jabar yang lebih maju.
“Yang paling sulit menurut pengalaman adalah menyamakan persepsi. Kalau persepsi sama insyaallah sikap kita sama, kalau sikap sudah sama insyallah langkah akan sama,” kata Ceu Popong di Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Politisi senior nasional ini menekankan lagi, sepanjang kesamaan persepsi itu tidak ada maka Jabar tidak akan maju sampai kapan pun. “Kalau gubernur ingin Jabar juara lahir batin sampai kiamat pun tidak akan terwujud kalau persepsi tidak sama,” ujarnya.
Menurut Ceu Popong, heterogenitas Jabar paling tinggi. “Siapapun yang ada di sini mau DPR/DPD sing dedeuh atuh ka Jabar. Rek ngaran Siahaan rek Ketut paduli teuing. Kalau sudah dedeuh everything is ok,” kata Ceu Popong.
Ceu Popong berpandangan, Jabar seperti dianaktirikan jangan menyalahkan oramg lain tapi sedikit banyak lihat diri sendiri. “Jabar dianakterekeun tapi saha anu salah? Bukan salah siapa- siapa tapi salah urang keneh. Omat, keluar dari ruangan ini kita harus sama persepsi,” katanya.
Sementara itu, sesepuh Jabar lainnya, Uu Rukmana meminta para legislator yang sudah berkiprah di tingkat nasional jangan melupakan Jabar.  Sebab para politikus ini dapat melenggang ke Senayan berkat dukungan suara warga Jabar yang penduduknya terbanyak di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi inisiatif Gubernur Ridwan Kamil yang mengumpulkan para tokoh Jawa Barat di semua level. “Ide dan semangat Pak Gubernur penting untuk kita support tapi dalam pelaksanannya kawan-kawan pemda yang harus proaktif,” ujarnya.
Dede sepakat dengan pemikiran Kang Emil yang ingin mempersatukan kekuatan untuk Jabar lebih maju dan warganya sejahtera. Namun Dede mengingatkan Gubernur harus mampu bersinergi tidak saja dengan wali kota/bupati tapi juga dengan pemerintah dan DPR RI.
“Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur memiliki fungsi koordinatif. Mengoordinasikan kepala daerah, dan koordinasi ke pusat,” katanya.

0 Komentar