CIANJUREKSPRES.ID— Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana pengangkatan dirinya sebagai Menteri Kepolisian dan menegaskan pentingnya menjaga marwah serta independensi institusi Polri.
Kronologi pernyataan tersebut bermula dalam rapat kerja Kapolri bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen. Dalam forum resmi tersebut, Kapolri merespons wacana reposisi kelembagaan Polri yang sempat mengemuka, termasuk gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian khusus atau membentuk jabatan Menteri Kepolisian. Di hadapan para anggota dewan, Jenderal Listyo Sigit mengungkap bahwa pernah ada tawaran secara personal agar dirinya bersedia mengisi posisi tersebut apabila struktur Polri berada di bawah kementerian.
Namun secara tegas, Kapolri menyatakan penolakan. Ia menilai pembentukan kementerian khusus kepolisian justru berpotensi melahirkan “matahari kembar” dalam struktur kekuasaan, menimbulkan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang birokrasi, serta mengganggu independensi dan efektivitas Polri dalam menjaga keamanan nasional. Dalam pernyataannya yang menjadi sorotan publik, Kapolri bahkan menegaskan lebih memilih “menjadi petani” daripada harus mengorbankan marwah dan integritas institusi Polri demi jabatan politik.
Baca Juga:Harga Sayur Hari Ini Kamis 22 Januari 2026, Jagung, Kacang-Kacangan, hingga Tomat Masih Relatif StabilBMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca, Hujan Lebat Berpotensi Terjadi hingga 20 Januari 2026
Menanggapi hal tersebut, Achmad Baha’ur Rifqi menilai sikap Kapolri sebagai cerminan etika kenegarawanan yang menempatkan kepentingan bangsa dan institusi di atas ambisi kekuasaan.
“Pernyataan Kapolri dalam rapat dengan Komisi III DPR itu menunjukkan keteguhan moral seorang pemimpin. Penolakan terhadap jabatan politik demi menjaga marwah institusi adalah teladan penting bagi seluruh pejabat publik,” tegasnya.
Ia juga sependapat dengan pandangan Kapolri mengenai bahaya politisasi aparat penegak hukum apabila struktur kepolisian berada di bawah kendali langsung kementerian. Menurutnya, independensi Polri merupakan syarat mutlak bagi tegaknya negara hukum dan demokrasi.
Sebagai representasi mahasiswa Nahdlatul Ulama dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Nusantara, Presidium Nasional BEM PTNU menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Kapolri dalam menjaga profesionalisme, netralitas, dan reformasi kelembagaan Polri.
“Kami mendukung penuh sikap Kapolri yang mengutamakan kepentingan institusi dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini adalah bentuk nyata kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada pengabdian,” pungkas Rifqi.