CIANJUR,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur mencatat Program Cianjur Caang berupa pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) hingga Tahun 2025 telah mencapai 14.104 titik dari total target 44.000 titik.
Program ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan penerangan di seluruh wilayah hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, mengatakan, perhitungan target dilakukan dengan asumsi setiap RT mendapat 4 hingga 5 titik PJU.
Baca Juga:BPR Cianjur Jabar dan PT Inovasi Delapan Nusantara Teken MoU Fasilitasi Pembiayaan Magang Kerja ke Jepang Peringati HUT ke-14, NasDem Cianjur Bagikan Paket Sembako kepada Masyarakat
Dengan total sekitar 10 ribu RT di seluruh Kabupaten Cianjur, maka dibutuhkan sekitar 44.000 titik penerangan untuk menjadikan seluruh wilayah Cianjur terang dan aman di malam hari.
“Capaian kita baru 14.104 titik dari target 44.000. Kalau anggaran mencukupi, seharusnya program ini bisa selesai lebih cepat. Karena itu, kami terus berupaya mencari sumber pendanaan tambahan,” katanya kepada Cianjur Ekspres, Rabu 12 November 2025.
Menurutnya, Program Cianjur Caang pada Tahun 2026 akan difokuskan di kawasan wisata dan budaya. Seperti Kampung Budaya Pandanwangi dan Situs Gunung Padang. Sedangkan untuk tingkat RT, Dishub Cianjur akan memfasilitasi pengajuan PJU melalui program Rembug Warga dengan nilai sekitar Rp25 juta per RT yang dapat digunakan untuk pemasangan tiga tiang lampu lengkap dengan panelnya.
“Kalau dihitung kasar, dari 14.104 titik yang sudah terpasang saja sudah menelan anggaran sekitar Rp200 miliar. Untuk mencapai target penuh 44.000 titik, dibutuhkan dana sekitar Rp600 miliar, itu pun hanya untuk lampunya, belum termasuk biaya pemeliharaan dan tagihan listrik,” jelas Aris.
Diungkapkannya, biaya listrik untuk seluruh penerangan jalan umum saat ini mencapai sekitar Rp6 miliar per tahun. Sehingga, kata Aris, pihaknya menempatkan PJU secara strategis di lokasi yang dinilai rawan kecelakaan atau tindak kejahatan, agar pemanfaatannya maksimal.
“Kalau tidak ditempatkan secara tepat, itu akan rugi. Makanya kami pasang di tempat-tempat yang benar-benar membutuhkan penerangan, terutama kawasan rawan dan padat aktivitas,” tuturnya.
Lebih lanjut Aris mengatakan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta anggota DPRD untuk mendapatkan bantuan teknis maupun anggaran tambahan guna mempercepat realisasi program tersebut.