CIANJUR, CIANJUR.JABAREKSPRES.COM- Sejumlah orang tua murid di SDIT Al Izzah, Kota Serang, Banten, menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka juga menolak keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan beroperasi di lingkungan sekolah.
Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Serang pada Selasa, 30 September 2025. Perwakilan wali murid, Baim Aji, menilai program MBG seharusnya diprioritaskan untuk sekolah-sekolah dengan siswa dari keluarga kurang mampu. “Kami sudah membayar SPP dan biaya masuk hingga belasan juta rupiah. Jika orang tua sudah sanggup membiayai itu, mengapa masih harus ada MBG di sekolah kami?” ujarnya.
Selain faktor kebutuhan, para wali murid juga mengkhawatirkan persoalan teknis, mulai dari potensi bahaya lalu lintas akibat distribusi makanan, terbatasnya ruang di sekolah, hingga timbulnya masalah sampah. “Kalau sampai ada insiden, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban?” tambah Baim.
Baca Juga:Musala Pesantren di Sidoarjo Ambruk, Puluhan Santri Jadi KorbanWebinar Nasional Agerlip Angkat Tema “Kiat Mudah Menulis Buku”
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan pemerintah telah memfasilitasi dialog dengan melibatkan Kapolres, Dandim, dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar semua pihak bisa mendengar secara langsung. “Kami menerima aduan dari wali murid SDIT Al Izzah dan menghadirkan seluruh pihak terkait supaya tidak terjadi kesalahpahaman,” jelasnya.
Budi sendiri tetap mendukung program MBG yang merupakan inisiatif Presiden untuk membantu masyarakat kurang mampu. Namun ia memahami alasan orang tua murid SDIT Al Izzah, mengingat mayoritas berasal dari keluarga mapan serta sudah memiliki sistem katering internal sejak awal.
Sementara itu, kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meluas di berbagai daerah. Hingga awal Oktober 2025, lebih dari 6.500 siswa tercatat mengalami keracunan sejak program ini dijalankan pada Januari lalu.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 6.517 kasus, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan melaporkan 6.452 siswa menjadi korban hingga September. Sejumlah insiden terbaru kembali muncul, termasuk di Garut, Jakarta Utara, hingga Lombok Barat.