CIANJUREKSPRES – Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gede Pangrango (AMGP) WIlayah III Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, kembali turun ke jalan untuk menyatakan penolakan pembangunan proyek geothermal.
Dalam orasinya massa menolak dengan keras mega proyek geothermal karena akan merusak alam dan lingkungan serta merugikan warga yang tinggal di kaki Gunung Gede Pangrango.
“Kami menolak dengan keras mega proyek geothermal dan pembangunan semua akses jalan mega proyek geothermal, tanpa syarat apapun, ” kata Hadi Susanto, salah seorang warga kepada wartawan, kemarin (3 Maret 2024).
Baca Juga:Desy Ratnasari Terancam Gagal Jadi Legislator SenayanGus Samsudin Diduga Terkait Aliran Sesat Boleh Tukar Pasangan
Hadi menjelaskan, penolakan keras mega proyek geothermal adalah keinginan masyarakat yang ingin menyelamatkan warisan leluhur yang harus dijaga kearifal lokalnya maupun ekosistem Gunung Gede Pangrango.
“Harus dijaga kelestariannya serta menghindari eksploitasi alam yang merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat pertanian yang ada di kaki Gunung Gede Pangrango,” jelasnya.
Menurutnya, mega proyek geothermal adalah proyek yang mengada-ada karena akan dibangun di daerah pertanian milik warga, sementara pertanian merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat di sekitar kaki Gunung Gede Pangrango.
“(Proyek) geothermal dan tambang itu hanya menyerap lima persen tenaga kerja, tapi kalau pertanian itu bisa menyerap 40 persen. Nah, kalau dijadikan kawasan proyek geothermal, masyarakat disini mau dijadikan apa? Oleh karenanya proyek geothermal kami tolak,” ujarnya.
Masyarakat yang menolak proyek geothermal, kata Hadi, bukan hanya warga Kampung Pasircina Desa Cipendawa dan sekitarnya, tapi juga ditolak warga desa yang berada di kaki Gunung Gede Pangrango lainnya, termasuk warga dari Sukabumi dan Bogor.
“Apabila proyek geothermal ini terus dilaksanakan, kami akan melakukan aksi besar-besaran terhadap pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Cianjur,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Hadi, proyek geothermal hingga saat ini belum memiliki Amdal, sementara Amdal merupakan salah satu syarat pembangunan sebuah proyek seperti proyek geothermal ini.
Baca Juga:Pemkab Cianjur Siap "Santuni" JandaMenkes Sebut Anggaran Makan Siang 15 Ribu Tak Bisa Penuhi Gizi
“Syarat Amdal itu, pertama (ada) izin dari pemerintah daerah, ada izin dari masyarakat sekitar yang terdampak, tapi bukan masyarakat yang diwakili oleh salah satu tokoh masyarakat. Oleh karenanya kami akan terus menolak sampai kapanpun dan tanpa syarat,” tegas Hadi.