BOGOR,CIANJUREKSPRES – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan jalan dan sejumlah lokasi Program Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Bogor, Minggu (17/9). Dirinya juga meninjau program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023.
Menteri PUPR didampingi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Anggota Komisi V DPR RI dan Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Terdapat 15 ruas jalan dan jembatan di Jawa Barat masuk program IJD tahun ini, dengan toal anggaran lebih dari Rp360 miliar. Dua di antaranya terdapat di Kabupaten Bogor, Yakni ruas Jalan Sukamakmur-Sukawangi dan ruas Jalan Mengker-Gunungbatu.
Baca Juga:Bertemu Prabowo, AHY Titip Agenda Perubahan dan PerbaikanPKBM di Cianjur Didorong Membuat Program Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal
Menurut dia, dipilihnya ruas jalan ini, untuk meningkatkan konektivitas dari Kabupaten Bogor dengan Cianjur, demi mendukung peningkatan jalur logistik, sekaligus mengurangi kemacetan di Jalan Raya Puncak, serta pengembangan objek wisata baru di Kabupaten Bogor.
“Yang dua di Kabupaten Bogor batas Cianjur ini, totalnya 11 kilometer. Tahun 2024 pun IJD akan diteruskan. Untuk tahun ini, ditargetkan selesai Desember,” kata Basuki.
Program Inpers Jalan Daerah di seluruh Indonesia totalnya mencapai 2.800 kilometer dan 2.300 meter jembatan pada 2023 ini dengan total anggaran senilai Rp14,6 triliun.
Sementara, Pj Gubernur Jabar Bay Machmudin mengatakan, jalan yang dibangun melalui IJD ini bisa menjadi jalur alternatif di saat kawasan wisata Puncak mengalami kemacetan.
“Untuk tahap awal 11 kilometer, nanti bertahap sampai (Kecamatan) Citeureup, ini bukti bahwa negara hadir, pemerintah juga memperhatikan jalan-jalan daerah untuk diperbaiki,” ungkap Bey.
Bupati Bogor Iwan Setiawan di tempat yang sama menganggap program IJD merupakan terobosan yang sangat baik dari pemerintah untuk membangun pengembangan infrastruktur di daerah, mengingat keterbatasan APBD.
“Ini terobosan luar biasa bagi masyarakat. Dulu jalan kabupaten tidak bisa dibangun oleh APBN dan harus menggunakan APBD. tapi dengan IJD ini, APBN bisa mengintervensi infrastruktur di kota/kabupaten,” ujar Iwan.(Ant)