CIANJUR EKSPRES- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya buka suara mengenai batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Dia mengaku kecewa atas keputusan FIFA itu.
“Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tentu sangat mengecewakan kita semua. Termasuk kami di Jawa Barat yang sudah menyiapkan beberapa stadion venue pertandingan dan tempat latihan,” ujar Ridwan Kamil dalam cuitannya di akun resminya pada Kamis (30/3/2023).
Ungkapan Kekecewaan Ridwan Kamil
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu merasa kecewa, sebab Jabar telah menyiapkan salah satu stadionnya, yakni Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung untuk menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia U-20.
Ridwan Kamil Harap Waduk Darma jadi Objek Wisata Internasional
Baca Juga:Sedih, Begini Curhatan Kakang Rudianto dan Robi Darwis Soal Piala Dunia U-20 yang Batal di IndonesiaLink Live Streaming Persib vs Persija, Big Match Malam Ini!
Biarpun kecewa, dia mengatakan bisa mengambil hikmah dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Dia pun menegaskan akan selalu mendukung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk terus memajukan persepakbolaan Indonesia.
“Tidak perlu terlalu jauh juga kita untuk saling menyalahkan satu sama lain. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Kami selalu mendukung penuh kemajuan Timnas Indonesia dan kemajuan iklim sepak bola. Umumnya melalui PSSI yang dipimpin sekarang oleh Pak @erickthohir,” tuturnya.
Lirik Lagu FIFA U20 Indonesia, Dibawakan Tiara Andini, Lyodra dan Ziva Magnolia
Bicara soal alasan politik dan keberpihakan kepada Paletsina yang jadi pertimbangan FIFA untuk membatalkan Pildun U-20 di Indonesia, Kang Emil menyatakan masih bisa mendukung Paletsina melalui cara kemanusiaan.
“Kami juga selalu mendukung kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Yang bentuk dukungannya bisa dalam bentuk berbagai macam, utamanya melalui jalur diplomasi dan kemanusiaan,”
Dia pun turut berbuca soal beberapa sikap kepala daerah yang turut melakukan penolakan terhadap Timnas Israel. Menurutnya berdasarkan undang-undang, ada 6 hal yang seharusnya pemerintah daerah tidak boleh memiliki sikap berbeda dengan pemerintah pusat. Salah satunya mengenai kebijakan politik luar negeri.