SK Bupati Soal Penyesuaian Harga Gas 3kg Dinilai Tak Pro Rakyat

SK Bupati Soal Penyesuaian Harga Gas 3kg Dinilai Tak Pro Rakyat. Ketua DPD YLPKN Provinsi Jawa Barat, Hendak Malik mengatakan, kenaikan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Cianjur kurang tepat dilakukan saat ini. (dik)
SK Bupati Soal Penyesuaian Harga Gas 3kg Dinilai Tak Pro Rakyat. Ketua DPD YLPKN Provinsi Jawa Barat, Hendak Malik mengatakan, kenaikan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Cianjur kurang tepat dilakukan saat ini. (dik)
0 Komentar

CIANJUR, CIANJUREKSPRES – SK Bupati Soal Penyesuaian Harga Gas 3kg Dinilai Tak Pro Rakyat.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (YLPKN) Jawa Barat menilai Bupati Cianjur, terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan SK bupati soal penyesuaian harga gas Elpiji 3kg .

YLPKN menilai kebijakan tersebut lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha dibanding pada rakyat.

Baca Juga:Mieling Poe Basa Indung sa-Dunya 2023 Usung Tema Menuju Titik Nol Kebudayaan CianjurBupati Cianjur Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Ketua DPD YLPKN Provinsi Jawa Barat, Hendak Malik mengatakan, kenaikan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Cianjur kurang tepat dilakukan saat ini.

“Karena ini sangat bertentangan dengan upaya pemerintah pusat yang berupaya  menjaga daya beli masyarakat yang baru saja terdampak akibat pandemi Covid-19,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Rabu 22 Februari 2023.

Padahal, lanjut dia, untuk tetap menjaga daya beli, pemerintah harus mengeluarkan dana APBN ratusan triliun untuk subsidi LPG 3 kg.

“Sangat keterlaluan jika Pemerintah Daerah justru menaikkan harga LPG 3 kg yang notabene merupakan barang yang disubsidi oleh pemerintah,” ujar Hendra.

Namun yang pasti, kata dia, kebijakan yang dilakukan oleh Pemda Cianjur ini sangat tidak pro terhadap rakyat pengguna LPG 3 kg.

“Terkesan, kebijakan kenaikan HET ini hanya mementingkan pengusaha saja tanpa berpikir dampaknya kepada masyarakat terutama masyarakat tidak mampu. Berarti bupati lebih pro terhadap pengusaha dari pada ke rakyatnya,” kata Hendra.

Hendra menilai, kenaikan HET bisa dipastikan akan menambah beban hidup masyarakat, termasuk juga UMKM yang tengah bangkit dari keterpurukan pasca Covid-19.

Baca Juga:Ferdy Sambo Urung Hadir Sidang Etik Bharada EBharada E Jalani Sidang Etik Polri

“Untuk itu, saya meminta kepada Pemda Kabupaten Cianjur untuk membatalkan kebijakan tersebut daripada nanti menimbulkan gejolak sosial di masyarakat,” ujar Hendra.

Lanjut Henda, mengingat masyarakat Kabupaten Cianjur setelah menghadapi badai Covid-19, dilanjut badai kenaikan harga sembako kemudian diterjang gempa bumi, sekarang malah ditambah lagi bencana kenaikan harga gas 3kg.

0 Komentar