Sementara itu, Kuasa Hukum PT. MPM, Parlindungan Panjaitan, SH, MH, mendesak BPN agar redistribusi lahan sebagian HGU PT. MPM yang sudah di sepakati bersama dalam program tanah obyek reforma agraria segera di realisasikan. Masyarakat Desa Batulawang sudah menunggu sejak 3 tahun yang lalu seperti yang sudah di janjikan oleh Pemerintah dalam hal ini BPN.
“Mohon kepada para pemegang otoritas redistribusi lahan HGU, BPN, Bupati maupun Tim GTRA agar segera merealisasikan program tersebut. Masyarakat desa Batulawang ingin segera mendapat hak nya dan kepastian hukum untuk bisa memanfaatkan lahan redis tersebut,” jelasnya.
Parlindungan mengatakan, PT. MPM, tidak segan melakukan tindakan hukum terhadap para spekulan ini karena sudah banyak merugikan perusahaan maupun masyarakat setempat yang telah bermitra selama ini.
Baca Juga:Jalan Jelek Belum Diperbaiki, Ratusan Sopir di Takokak Iuran Beli Batu BrangkalSesal Istri
“Sudah ada beberapa oknum yang kami laporkan ke Polda Jabar dan kasusnya sedang di tangani,” tegasnya.
Parlindungan menjelaskan, PT. MPM telah menjalin beberapa kerjasama kemitraan dengan berbagai kalangan diantaranya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Cianjur dalam mengembangkan komoditas Alpukat dan Sayuran di atas lahan HGU.
Lalu, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri dalam rangka mendukung program deradikalisasi bagi para mantan Napi Terorisme di bawah payung Yayasan Hubul Waton 19 Indonesia dan Ponpes Darussalam Al Mubarok, mengembangkan komoditas tanaman kopi dan sayuran.
Serta PT. Pakis Indonesia dalam rangka meningkatkan ekspor tanaman hias berupa daun pakis ke negara Jepang. PT. Korina dalam pengembangan tanaman kopi, alpukat dan sayuran. Dan yang terakhir adalah Paskomnas Indonesia sebagai mitra dalam mengembangkan tanaman hortikultura 12 jenis sayuran untuk di pasok ke beberapa pasar induk. Tujuan daripada kemitraan ini tidak lain adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan di dalam negeri.(yis/hyt)