KEBERANGKATAN Bupati Cianjur, Herman Suherman bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka Bimbingan Teknis (Bimtek) inovasi pelayanan publik ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis (11/11) lalu menuai sorotan dari berbagai pihak.
Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Jumati, mengaku sangat menyayangkan keberangkatan 54 orang jajaran OPD beserta bupati ke Banyuwangi hanya untuk melakukan kegiatan bimtek pelayanan publik.
“Sah-sah saja selama untuk kemajuan Cianjur. Tapi, tidak seharusnya setiap OPD terlebih saat ini Cianjur sedang gencar gencarnya vaksinasi,” katanya, Minggu (14/11).
Baca Juga:PAN Jabar Dorong Zulkifli Hasan Nyalon PresidenCapaian Vaksin Masih Kurang dari 70 Persen
Menurutnya, jika hanya untuk bimtek sebaiknya tidak harus pergi sampai ke luar daerah karena Cianjur pun banyak tempat yang strategis dan bagus. “Kenapa harus keluar, Cianjur juga banyak tempat yang bagus,” ucap Jumati.
Hal serupa juga diutarakan, Ketua Umum HMI Cabang Cianjur, Elsa Krismawati, dirinya mempertanyakan urgensi keberangkatan bupati bersama 54 orang dari OPD ke Banyuwangi, Jawa Timur selama tiga hari.
“Yang jadi pertanyaan saya, se urgen apa keberangkatan Bupati Cianjur Herman Suherman, bersama 54 (orang) dari OPD-nya ke Banyuwangi Jawa Timur hanya untuk melakukan kegiatan bimtek pelayanan publik,” kata Elsa saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (14/11).
“Hal ini dinilai hanya membuang-buang anggaran saja, melihat kondisi carut marut Kabupaten Cianjur di penghujung tahun,” sambungnya.
Elsa menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cianjur seharusnya dapat lebih bijak dalam menggunakan anggaran maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak urgen.
“Pelatihan-pelatihan semacam bimtek ini kan tentunya memerlukan anggaran atau biaya yang tidak sedikit. Terlebih memboyong OPD, masalah pelayanan publik dan teknisnya di lapangan kan dapat dibuat lebih simpel dan hemat. Mengapa tidak di Cianjur saja, gunakan fasilitas yang ada saya rasa itu lebih bijak,” ungkapnya.
Elsa menilai, seharusnya yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Cianjur yakni memenuhi hak-hak tenaga kesehatan berupa insentif yang sampai saat ini ternyata belum juga cair sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
Baca Juga:NasDem Targetkan Ketua DPRD dan Bupati Cianjur di 2024Sembilan Warga Meninggal Akibat DBD, Tahun Ini Tercatat 224 Warga yang Terjangkit
“Saya rasa, Cianjur ini tidak kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia,red) yang berkualitas dalam masalah pelayanan kepada publik, namun kebanyakan komposisinya tidak sesuai dengan kompetensinya,” katanya.