Cianjurekspres.net – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menerima kunjungan kerja lintas komisi DPRD DKI Jakarta. Kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka untuk menguatkan kerja sama antarkedua daerah.
Ridwan Kamil berharap Jabar – DKI Jakarta makin kompak dalam segala hal. Apalagi Jabar merupakan provinsi penyangga dari DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia.
“Dengan membangun komunikasi seperti ini, saya yakin maslahat hadir di dua wilayah ini,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Jumat (24/9/2021) malam.
Baca Juga:Jabar Zona Kuning, Prokes Harus DitingkatkanGubernur Jabar Lantik Lima Pejabat Baru Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi
Menurut Ridwan Kamil, ada dua urusan besar DKI Jakarta yang sangat tergantung Jabar. Pertama pemenuhan kebutuhan air minum untuk warga DKI Jakarta.
Kedua, urusan sampah di mana DKI Jakarta memanfaatkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang di Kabupaten Bekasi sebagai tempat pengolahan.
“Sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Negara, ada dua hajat Jakarta yang kami bantu. Mayoritas air minum yang datang dari pengolahan Jatiluhur,” kata pria yang kerap disapa Emil.
“Kemudian sampah di Bantar Gebang. Dengan dua hajat besar Ibu Kota Negara tersebut, maka dua provinsi ini harus saling mendukung,” imbuhnya.
Tak hanya dalam pemenuhan kebutuhan hidup, kata Ridwan Kamil, dari sisi kebijakan pun harus dilakukan secara selaras. Sebagai salah satu contohnya adalah dalam penanganan Covid-19.
Menurut Ridwan Kamil, Covid-19 tidak mengenal KTP dan wilayah administratif. Bodedek (Bogor – Depok – Bekasi) yang masuk aglomerasi DKI Jakarta, maka kebijakannya harus selaras.
“Dalam penanganan Covid-19 saya selalu minta agar Walikota/Bupati Bodebek untuk menyesuaikan kebijakannya dengan Jakarta. Jika Jakarta A maka Bodebek A, jika Pak Anies B maka Bodebek B. Ini agar terarah karena Covid-19 tidak mengenal batas politik,” jelasnya.
Baca Juga:Laka di Bangbayang Cianjur, Tronton Tabrak Tronton, Satu Orang TewasLantamal III Gelar Vaksinasi Warga di Batulawang Cipanas Cianjur
Dalam menangani banjir pun, kata Ridwan Kamil, DKI Jakarta harus ikut berinvestasi di Jawa Barat. Misalnya dengan menyisihkan sedikit APBD-nya untuk pengendalian banjir di Bogor.
“Termasuk urusan banjir, karena alam tidak ada KTP-nya, maka dia akan mengalir ikuti sejarah. Jadi penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri karena perlu biaya yang cukup besar. Perlu ada penanganan bersama untuk wilayah Bogor yang menjadi pengendalinya,” jelas Ridwan Kamil.