INI tidak sekadar menang Pemilu. Ini perjuangan ideologi ekonomi.
Belum lagi 100 hari menduduki kursi kepresidenan Joe Biden sudah berani bersikap: naikkan pajak. Terutama untuk orang kaya.
Pun Presiden Donald Trump dulu. Belum 100 hari masa kepresidenannya sudah melakukan itu: turunkan pajak.
Itulah pembeda terbesar ideologi Demokrat dan Republik: soal teori ekonomi.
Partai Republik berteori ekonomi bisa maju kalau pajak rendah. Partai Demokrat berteori ekonomi bisa maju kalau yang kaya dipajaki lebih tinggi.
Baca Juga:Forkopimcam Kadupandak Cianjur Optimalkan Posko Covid-19 di Desa dan RT/RWKantor Desa dan Sekolah di Sukaluyu Cianjur Dibobol Pencuri
Republik berpendapat: kalau tarif pajak itu tinggi pengusaha tidak bergairah. Mereka akan lari ke negara yang pajaknya rendah.
Demokrat berpendapat: anggaran negara harus besar. Untuk bisa membiayai pembangunan besar-besaran. Dan sumber anggaran itu harus dari pajak.
Lanjutan dari ideologi itu: Republik lebih pro pengusaha besar. Demokrat lebih pro pekerja. Republik lebih menginginkan pemerintah yang kecil –jangan banyak peraturan. Demokrat ingin pemerintah ikut mengatur ekonomi.
Biden tidak perlu pencitraan. Ia tegas: pajak harus naik. Soal naik berapa persen akan dinegosiasikan dengan parlemen. Ia sendiri maunya sampai 36 persen. Dari yang sekarang 21 persen.
Belum pernah Amerika punya tarif pajak serendah sekarang. Trump sangat membanggakan sejarah yang ia buat itu. Bahkan ia pribadi, waktu itu, ingin pajak turun sampai tinggal 16 persen. Kompromi politik akhirnya sepakat di angka 21 persen.
Kompromi yang sama akan dilakukan Biden. Ia tidak akan bisa menaikkan pajak sesuai dengan keinginan idealnya. Senaik-naiknya, kelihatannya tidak akan melebihi 29 persen. Bahkan, bisa jadi, akan ketemu di angka kompromi: 27 persen.
Biden merencanakan kenaikan pajak itu akan menambah pemasukan negara sebesar USD 2,5 triliun. Itu akan cukup untuk membiayai pembaharuan infrastruktur di Amerika.
Baca Juga:Persita Vs Persib: Skor Akhir 1-3Pengendalian Inflasi di Sukabumi, Ini yang Dilakukan Bank Indonesia
Infrastruktur itu nanti akan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Karena itu sumber biayanya juga harus dari pajak. Sedang untuk golongan bawah Biden baru saja berhasil mendapat persetujuan parlemen: USD 1,9 triliun. Untuk dibagi langsung kepada keluarga berpendapatan rendah. Mereka menderita akibat Covid.
“Kita harus punya paradigma baru untuk juga menghargai kerja. Bukan hanya menghargai kekayaan,” ujar Biden seperti dikutip secara luas di media Amerika.