Cianjurekspres.net – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mendesak seluruh komisioner KPU RI diberhentikan sebagai bentuk kelalaian menjaga keamanan data personal pemilih.
Hal tersebut diutarakan Dedi menanggapi jutaan data penduduk Indonesia yang diduga bocor beredar viral di media sosial. Data tersebut disinyalir data pemilih tetap (DPT) yang dimiliki KPU RI. Akun Twitter @underthebreach pada Jumat (22/5/2020), memposting pengakuan akan menampilkan 2,3 juta data kependudukan Indonesia dan pemilihan umum.
“Jika benar ada kebocoran data personal, bukan data terbuka, maka ini jelas kelalaian luar biasa, karena menyangkut keamanan data sekaligus integritas KPU sebagai penyelenggara Pemilu, seluruh komisioner tersisa KPU RI sebaiknya diberhentikan sebagai bentuk tanggungjawab negara pada penduduk” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima cianjurekspres.net, Sabtu (23/5/2020).
Baca Juga:Idul Fitri, Pemain Persib Libur Empat HariAlumni Akmil 2000 Bagikan Paket Sembako ke Warga Cianjur Terdampak Covid-19
Dedi menilai, bocornya data pemilih mengindikasikan negara gagal menjamin privasi warga negara. Menurutnya, bukan tidak mungkin jika sistem keamanan data terkait hasil Pemilu juga terancam mudah diretas.
“Ini mengkhawatirkan pada dua hal, data private warga negara yang berpotensi disalahgunakan, dan masalah integritas hasil Pemilu yang tidak terjamin valid karena terbukti mereka mudah disusupi kejahatan data” terang pengajar komunikasi politik Universitas Telkom ini.
Lebih lanjut Dedi mengatakan, hal ini bukan kali pertama KPU bermasalah, ia menyebut kasus dugaan penyuapan yang libatkan salah satu komisioner juga menambah alasan perlunya perombakan total di struktur KPU.
“Dari total komisioner, dua sudah diberhentikan karena perbuatan tercela, terkait penyuapan dan manipulasi hasil pemilihan, sementara mereka bekerja secara kolektif, dan sekarang terbukti gagal menjaga data, maka pilihan baiknya tentu dengan mengganti seluruh komisioner, agar komisioner baru miliki waktu yang cukup menghadapi Pemilu 2024” lanjutnya.
“Kualitas hasil pemilihan hanya mungkin dicapai dengan lebih dulu menentukan komisioner yang juga berkualitas, jangan sampai KPU selalu mendapat maklum setelah apa yang mereka kerjakan terbukti lalai,” sambung Dedi.(Herry Febriyanto)