Cianjurekspres.net – Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB), Doni Monardo telah meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk mengambil langkah-langkah tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol kesehatan.
Doni mengaku prihatin karena masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
“PSBB yang masih berlaku tetapi masyarakat juga masih belum begitu banyak yang mematuhi, masih ada yang nekat, ramai bagaimana tugas-tugas kita semua untuk bisa menjamin bahwa tidak akan ada gelombang kedua. Ini sangat benar, sangat benar,” ujar Doni saat menjawab pertanyaan wartawan Rabu (20/5).
Baca Juga:Update Covid-19 Cianjur, 21 Mei 2020Bantuan Alat Kesehatan dari Kementerian BUMN untuk Jabar
Ia menambahkan bahwa masih ada keramaian, masih sering kumpul-kumpul dan sering melakukan aktivitas yang sebenarnya bisa ditahan dulu atau bisa dihindari dulu.
“Ini adalah waktu krusial buat kita. Menjelang Lebaran dan akhir Lebaran yang akan datang, sekali lagi, adalah saat-saat kritis,” imbuh Doni.
Kalau ingin segera memutus mata rantai penularan, menurut Ketua Gugus Tugas, kalau ingin segera kembali kepada kehidupan yang new normal, maka 2 minggu terakhir ini adalah waktu yang terbaik.
“Energi, tenaga, biaya, waktu, kelelahan sudah sangat besar. Bahkan data yang disampaikan oleh salah satu kementerian dan lembaga yang tadi melapor kepada Bapak Presiden, 81% masyarakat kita itu ingin segera mengakhiri PSBB,” tandas Doni.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bencana Covid-19 itu mengatakan, tidak mungkin bisa mencabut PSBB apabila masyarakat masih belum patuh, karena tingkat kepatuhan ini penting sekali.
Doni bahkan sudah melaporkan kepada Presiden, potensi ancaman berikutnya setelah Lebaran adalah kembalinya sebagian warga Jakarta dari kampung halaman, yang sebelum diputuskan tidak boleh mudik atau dilarang mudik namun sudah terlanjur kembali ke kampung halaman.
“Kemarin juga kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI, Bapak Anis Baswedan bagaimana langkah-langkah ini harus kita lakukan, demikian juga dengan sejumlah kementerian/lembaga dan juga unsur TNI dan Polri agar kita bisa menjaring sehingga Jakarta tetap dalam kondisi yang aman,” jelasnya.