oleh

Soal Perbup PSBB di Cianjur, Begini Tanggapan Akademisi

Cianjurekspres.net – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Cianjur selama sepekan dinilai sejumlah kalangan masih belum maksimal.

Tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara khusus soal PSBB di Cianjur dianggap sebagai salah satu penyebabnya.

Menanggapi hal ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Prof Dr Hj Henny Nuraini mengatakan, secara hukum Perbup bukanlah hal yang mutlak karena ada aturan lain di atasnya.

Baca Juga: Aturan Baru Selama PSBB Bodebek

“Menurut yang saya tahu, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk setiap peraturan yang objeknya sama, maka daerah tidak ada keharusan untuk  membuat aturan baru. Dapat saja daerah, merujuk dan melaksanakan aturan yang ada yaitu Pergub yang mengatur tentang pelaksanaan PSBB,” ujar Henny, Kamis (14/5/2020).

Bahkan menurutnya, belum maksimalnya pembatasan kegiatan interaksi sosial masyarakat selama sepekan pemberlakukan PSBB di Cianjur lebih kepada persoalan teknis pengawasan saja.

“Perbaiki pengawasannya, dievaluasi hari perharinya saja sama pemerintah,” tandas Henny.

Meski demikian, Henny menegaskan jika sebaiknya ada Perbup yang mengatur soal pelaksanaan PSBB di Cianjur agar pengawasan dan penegakan hukum lebih efektif.

“Namun tentu masing-masing keputusan ada konsekuensi yang harus ditanggung dan dilakukan oleh Pemkab,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Politic Social and Local Goverment Studies (Poslogis) Cianjur, Asep Toha menilai Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak bisa memperpanjang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa adanya Peraturan Bupati (Perbup).

“Jika PSBB Jawa Barat tidak diperpanjang, apapun kondisinya Kabupaten Cianjur tidak bisa memperpanjang PSBB, kecuali dibuat dulu peraturan Bupati tentang pelaksanaan atau pedoman PSBB di Kabupaten Cianjur,” kata Kang Asto sapaan akrabnya, Rabu (13/5/2020).

Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan, tentu harus ada alat evaluasi apakah berhasil atau tidak. Termasuk pelaksanaan PSBB di setiap kabupaten/kota, bagaimana tekhnis penilaiannya diatur oleh Bupati/Walikota masing-masing melalui Peraturan Bupati/Walikota.

Sebagaimana tercantum dalam Pergub Jawa Barat No. 36 tahun 2020, Pasal 24, pada intinya menyebutkan bahwa pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan yang didasarkan pada kriteria pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

“Yang menjadi pertanyaan, jika Peraturan Bupati itu tidak ada. Lalu alat evaluasinya apa?,” papar Asto.

Asto menjelaskan, didalam peraturan pemerintah (PP) 21 tahun 2020 dan Permenkes No. 9 tahun 2020 mewajibkan setiap kepala daerah yang akan melaksanakan PSBB harus membuat Peraturan Kepala Daerah tentang pedoman pelaksanaan PSBB, sehingga pelaksanaan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuannya.

“Jadi, tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban lalu anggaran pun habis tanpa target yang jelas. Ini bisa masuk kategori pemubadziran anggaran daerah,” katanya.

Regulasi pelaksanaan PSBB Cianjur lanjut Asto, hanya berdasarkan Kepgub Jabar No. 443/Kep.259-Hukham/2020, Tentang Pemberlakuan PSBB Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Kepbup Cianjur No. 443/Kep.201-Huk.2020 tentang Pemberlakuan PSBB di Kabupaten Cianjur, a) bahwa berdasarkan Kepgub Jabar No. 443/Kep.259-Hukham/2020, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberlakukan PSBB di Wilayah Prov. Jabar. b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepbup tentang pemberlakuan PSBB dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di Wilayah Kabupaten Cianjur.

“Jika masa PSBB berakhir yaitu tanggal 19 Mei 2020, kemudian diputuskan PSBB Jawa Barat tidak diperpanjang, maka Kabupaten Cianjur dalam kondisi apapun tidak bisa melaksanakan PSBB jika tidak membuat Perbup tentang pelaksanaan atau pedoman PSBB,” tandasnya.

Baca Juga: PDP Covid-19 Cianjur Bertambah 6 Kasus, 1 Orang Meninggal Dunia

Asto menegaskan, sejak awal pelaksanaan, publik mengingatkan Plt Bupati untuk membuat Perbup. Selain agar pelaksanaan PSBB legalitasnya sangat terjaga, juga sebagai alat evaluasi untuk selanjutnya diputuskan apakah diperpanjang atau tidak.

“Sebab bisa saja setiap Kabupaten/Kota memperpanjang sendiri pelaksanaan PSBB tersebut, karena pengajuan PSBB dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Kesehatan untuk seluruh Wilayah di Jawa Barat, melalui surat Gub Jabar No 460/2017/Hukham, perihal permohonan penetapan PSBB di Wilayah Provinsi Jawa Barat, tanggal 30 April 2020,” katanya.

“Atas dasar surat Gub Jabar itulah kemudian pada tanggal 1 Mei 2020, Menteri Kesehatan mengijinkan Gub Jabar untuk melakukan PSBB di Jawa Barat melalui Surat Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/2020 tentang Penetapan PSBB Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19,” sambung Asto.

Surat Kepmenkes itulah yang mendasari Gub Jabar membuat Pergub No. 36 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 Di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 4 Mei 2020. Inilah dasar pemberlakuan PSBB di Jawa Barat yang ditetapkan melalui Kepgub Jabar No. 443/Kep.259-Hukham/2020 pada 4 Mei 2020.

“Per tanggal 5 Mei, seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing. Kecuali Kabupaten Cianjur yang hanya membuat Keputusan Bupati No. 443/Kep.201-Huk.2020,” pungkasnya.(Ayi Sopiandi/*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *