Dijelaskan Saeful, nasi kotak itu diadakan setelah warga yang sudah terdata dan sudah mendapat bantuan. Sedangkan bagi warga yang tidak terdata, semisal gelandangan atau masyarakat yang ada diwilayah Cianjur yang tidak terupdate data juga harus diselamatkan hidupnya.
Ketua Tim Advokasi Rakyat (TAR) Kabupaten Cianjur, Anditar menyebutkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penelusuran. Mulai dari tim kreatif, dinas yang terkait, anggaran yang digunakan dikeluarkan darimana, dan berapa anggaran yang digunakan.
“Akan saya telusuri, mulai dari tim kreatif, pos anggaran yang digunakan darimana, dan yang menjadi pertanyaan. Kalau dari APBD, kenapa tidak ada logo Cianjurnya, sedangkan dalam setiap memberikan komentarnya, selalu melibatkan kata Forkopimda,” tandasnya.(yis/red/*)
Nasi Kotak BHS Dinilai Menyimpang
