BOGOR – Partai Gerindra baru akan menentukan sikapnya apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan untuk menjadi penyeimbang melalui rapat kerja nasional (Rakernas) di Bogor, pada pekan ini.
“Sikap resmi partai Gerindra baru akan diputuskan dalam Rakernas di Hambalang, Bogor, pada 15-16 Oktober mendatang,” kata Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, dalam sebuah diskusi, Sabtu (12/10/2019).
Menurut Riza Patria, Partai Gerindra masih menunggu kebijakan dan keputusan dari Presiden Joko Widodo, apakah semua partai di luar koalisi pendukung pasangan capres-cawapres pemenang pemilu akan berada di luar pemerintahan, atau ada sebagian partai yang bergabung untuk berada di dalam pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI periode 2014-2019 ini menjelaskan, berdasarkan hasil perolehan suara pemilu legislatif 2019, dari lima partai politik pengusung pasangan Joko Wdodo-Ma’ruf Amin yang berada di parlemen, memperoleh kursi DPR RI sekitar 60 persen.
“Ada yang beranggapan angka 60 persen itu masih rawan, sehingga perlu tambahan dukungan. Namun, jika semua partai berada di pemerintahan kurang baik juga, karena tidak adanya ‘check and balances’,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Riza Patria juga melihat selama lima tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo adalah waktu yang sangat penting bagi pemerintah maupun bangsa Indonesia.
Riza melihat, perekonomian dunia saat ini mengalami dinamika akibat persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China, yang juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
“Pemerintah Indonesia harus cermat dan bijak dalam menyikapi kondisi perekonomian dunia, agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil dan bahkan meningkat,” katanya.
Di sisi lain, kata dia, muncul persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat di Indonesia, yang perlu disikapi dengan baik dan bijaksana. “Adanya perbedaan pandangan dan harapan antara masyarakat dan elite, harus disikapi secara bijak, agar situasi di tengah masyarakat selalu kondusif,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Riza Patria juga mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap bersikap arif, bijaksana, dan aspiratif terhadap aspirasi yang disuarakan Presiden Jokowi, karena saat ini sudah periode kedua, jangan sampai mengabaikan aspirasi masyarakat dan bersikap tangan besi, katanya.(ant/hyt)