CIANJUR – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur menyebutkan kuota penerima bantuan pemerintah untuk pembiayaan BPJS Kesehatan akan sangat banyak. Selain dengan adanya penambahan nilai anggaran untuk bantuan, namun juga dikarenakan peralihan penerima sebelumnya ke program lain.
Kepala Dinsos Kabupaten Cianjur, Amad Mutawali, mengatakan, penerima bantuan jaminan kesehatan yang baru terdaftar sebanyak 100 ribu orang. Dalam kuota awal pun sudah masih ada kuota yang masih bisa diisi.
“Dengan adanya penambahan anggaran dari Banprov, kuotanya bertambah sekitar 40 ribu penerima bantuan,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, belum lama ini.
Selain itu, lanjut dia, akan ada kuota yang juga kosong dan bisa diisi oleh warga tidak mampu yang sebelumnya belum masuk dam daftar. Pasalnya penerima bantuan yang masuk dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT) akan diambil alih kewenangannya oleh kementerian.
Menurutnya, untuk pengisian kuota tersebut bisa diajukan oleh pemerintah desa, kecamatan, ataupun secara perseorangan dengan membawa sejumlah dokumen, terutama surat keterangan tidak mampu sebagai dasar jika warga yang diajukan memang warga yang keterbatasan dari segi ekonomi.
Namun, dia juga mengharapkan, agar efek yang diajukan sebelumnya sudah memiliki e-KTP. Pasalnya banyak dari pengajuan penerima bantuan yang tertunda lantaran dokumen kependudukannya masih belum satu data antara KTP dan kartu keluarga, serta juga belum e-KTP.
“Makanya kami juga berencana untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil agar mereka yang tidak mampu ini didahulukan dalam pembuatan dokumen kependudukannya. Supaya bisa cepat diproses,” kata dia.
Seperti yang diketahui, kuota penerima jaminan sosial kesehatan di Cianjur yang ditanggung pemerintah, bertambah. Pasalnya ada penambahan anggaran untuk jaminan sosial tersebut yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov).
Penambahan kuota itupun ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur yang ditandatangani oleh Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dengan Kepala BPJS Sukabumi, Yasmin Harahap di Pendopo Cianjur, Jumat (28/7).
Kepala BPJS Sukabumi, Yasmin Harahap, mengatakan, ada penambahan anggaran sebesar Rp 10 miliar dari Banprov untuk kerjasama jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu di Kabupaten Cianjur. Dengan begitu ada penambahan penerima jaminan kesehatan sekitar 50 ribu orang.