CIANJUR – Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Asep Saepurohman mengatakan bahwa ada sekitar 40 pejabat di lingkungan pendidikan, dari pejabat dan staf dinas hingga kepala sekolah yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi DAK pendidikan SMP.
Seperti yang diketahui, kasus tersebut menyangkut Bupati Cianjur non-aktif Irvan RIvano Muchtar sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, lantaran diduga memangkas DAK SMP dengan barang bukti sebesar Rp 1,5 miliar.
Sejak bergulirnya kasus tersebut, para saksi mulai dipanggil oleh KPK. Diawali dengan para pejabat di lingkungan Disdikbud Kabupaten Cianjur, hingga para ketua Subrayon dan kepala sekolah.
“Iya total sekitar 40 orang di lingkungan pendidikan yang jadi saksi, termasuk saya sempat juga dipanggil untuk memberikan keterangan. Tapi kalau dengan saksi di luar pemerintahan, perkiraan totalnya jadi sekitar 47 orang,” ujar Asep saat ditemui di Pendopo Cianjur, Senin (21/1).
Menurutnya, pekan ini pun ada sebanyak 17 orang kepala sekolah yang dipanggil KPK sebagai saksi. Bahkan rencananya untuk mereka akan diperiksa di Cianjur dengan menggunakan ruangan di Mapolres Cianjur.
“Hari ini sekitar 8 orang kepala sekolah di periksa, besok (hari ini, red) kemungkinan langsung sembilan orang. Itu atas surat tembusan yang diterima oleh kami. Informasinya diperiksa di Mapolres Cianjur, tapi kami tidak tahu di ruangan mana diperiksanya,” kata dia.
Dia juga menjelaskan, selain pemeriksaan, KPK juga akan melakukan penyitaan barang kepada sejumlah orang. Tetapi Asep belum mengetahui pasti barang apa saja yang akan di sita.
“Dalam surat juga tertera akan ada penyitaan, tapi tidak tahu barang dari mana, milik siapa, dan barang apa saja yang disita tersebut,” kata dia.
Dia berharap proses pemanggilan dan pemberian keterangan sebagai saksi tersebut tidak berdampak pada kegiatan pendidikan di Kabupaten Cianjur. “Para pejabat tersebut sudah diarahkan agar proses hukum ini tidak lantas membuat kegiatan pendidikan terganggu, sebab Cianjur menargetkan untuk perbaikan dalam indeks pendidikan,” kata dia.(bay/red)