Menurutnya, setiap tahun laporan kegagalan kontruksi, indikasi pencurian volume, dan buruknya kualitas hasil pekerjaan menjadi hal selalu viral di medsos, tapi tak satupun ditindaklanjuti oleh penyidik yang ada dikejaksaan.
“Belum lagi dugaan-dugaan dan manipulasi penggunaan dana BOS, dana hibah dan bansos, bantuan sarana dan prasarana pertanian yang selalui dibumbui dengan pungutan liar kepada para penerima bantuannya. Apakah pernah penyidik Kejaksaan Negeri Cianjur melakukan lidik? Kami kira belum pernah,” ucapnya.
Bahkan, menurut yana, perilaku korupsi di daerah kita ini ibaratnya sudah membudaya, perlu penanganan yang ekstra dari institusi penegak hukum. “Jangan malah ada kesan main mata antara pihak APH dan para pengelola anggaran, intinya perilaku transaksional dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi harus dihilangkan sama sekali,” kata dia.
Sementara itu, pihak kejaksaan negeri Cianjur masih belum memberikan keterangan terkait adanya aksi dan tudingan dari beberapa pihak tersebut.(bay/red)