CIANJUR – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Tjiandjoer (Hitmat) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur, Kamis (17/1). Mereka menunut kasus dugaan tindak koruspsi di RSDU Pagelaran segera diusut tuntas.
Ketua Himat Cianjur, M Fadil Fahmi, mengatakan, kasus RSUD Pagelaran sampai saat ini masih belum jelas. Janji akan muncul kepastian selama dua pekan pasca laporan pun sampai saat ini belum jelas prosesnya.
“Baru setelah ada aksi ini mereka menyebutkan bakal memanggil sejumlah saksi di pekan depan, sementara kemarin-mearin tidak ada kejelasan,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Kamis (17/1).
Menurutnya, para mahasiswa hanya menuntut agar hukum bisa ditegakan, mengingat dugaan tindak pidana korupsi oleh pimpinan RSUD Pagelaran akan mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan ke depan.
“Bagaimana mau memberikan pelayanan kesehatan yang baik, sementara di tubuh direksinya tidak sehat dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, mahasiswa juga mendesak pimpinan Kejaksaan Negeri Cianjur mundur dari jabatannya. Mereka menduga terjadi mafia hukum di Cianjur melalui institusi tersebut. Ditambah selama tahun lalu tidak ada penanganan yang mencolok yang dilakukan, padahal Cianjur banyak terjadi tindak pidana korupsi.
“Ditambah lagi ajuan audiensi mahasiswa, bahkan sampai dua kali tidak ditanggapi dan seolah mengeles dan memberi banyak alasan agar tidak dilakukan. Kami sangat sayangkan hal tersebut,” kata dia.
Senada, Presidium LSM Ampuh Cianjur, Yana Nurzaman, menuturkan, kinerja Kejaksaan Negeri Cianjur dari waktu ke waktu terlihat datar-datar saja. Artinya sampai saat ini tidak ada prestasi yang patut dibanggakan, dalam kurun waktu 5 tahun ini hanya bisa menjerat pelaku-pelaku tindak pidana korupsi kelas teri.
“Ya sekelas kepala desa paling, sementara yang sedikit berkelas hanya kasus tipikor yg menjerat DAM saja, itu pun perkara yang sudah 4-5 tahun ke belakang yg baru dituntaskan tahun lalu,” kata dia.
Padahal, ungkap dia, dugaan tindak pidana korupsi dan pungli masih menjadi pemandangan sehari-hari buat masyarakat Cianjur. Semakin besar gelontoran APBD untuk kegiatan pembangunan isfrastruktur, maka sebenarnya peluang untuk terjadinya korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ini semakin besar.