Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Sapturo, mengatakan, di setiap rumah sakit insentif atas jasa layanan memang ada, namun jika persentase bagi satu jabatan ditentukan dengan nilai yang cukup tinggi, patut dipertanyakan.
“Harusnya berlandaskan pada pertimbangan yang adil, memetingkan kepentingan umum dulu. Misalnya yang dibesarkan itu untuk karyawan atau menjadi tabungan darurat pelayanan. Kami selaku dewan tentu mempertanyakan dan menyayangkan kalau memang seperti itu,” kata dia.
Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, pihaknya akan mendalami terkait persentase yang cukup tinggi untuk jasa layanan direktur di RSUD Pagelaran.
“Akan saya tindaklanjuti kebenarannya, dan menanyakan besaran itu pertimbangannya apa,” ucap dia.
Sementara itu, Direktur RSUD pagelaran, dr Awie Darwizar belum bisa dimintai keterangan. Saat dihubungi melalui telepon seluler pun tidak memberikan jawaban.(bay/red)
‘Upeti’ 10 Persen Jadi Polemik
