“Masyarakat harus mau mengurus identitas kependudukannya dengan baik, sehingga tidak menjadi persoalan di pemilu yang akan datang,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Koordinator Divisi Pencegaha Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Hadi Dzikri Nur mengakaui acara yang digelar bersama Panwascam se-Kabupaten Cianjur di salah satu hotel di Cipanas terkait tahapan penyempurnaan DPT dan pencermatan hasil Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) secara Nasional.
Hadi mengatakan, ada enam Provinsi di Indonesia yang ditunda penetapan DPTnya, yaitu salah satunya Provinsi Jawa Barat karena bermasalah.
“Dengan begitu, Bawaslu Kabupaten berupaya untuk melakukan pengawasan yang baik terhadapa DPT ini, dengan cara melakukan perbandingan data sambil mencari data kongkrit DPT,” ujarnya.
Hadi mengatakan, langkah yang paling konkrit harus faktualisasi, karena saat ini DP4 non DPT sebanyak 382 ribu lebih. “Hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak KPU,” tegasnya. (yis/sri)
KPU Sebut DP4 non DPT Sudah Selesai
