CIANJUR, CIANJUR.JABAREKSPRES.COM- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti masih banyaknya desa di wilayah tersebut yang belum memiliki kondisi memadai, terutama dalam hal infrastruktur dasar. Hal ini menjadi perhatian menyusul laporan LKPj Gubernur Jabar 2024 yang mengklasifikasikan desa ke dalam tiga kategori: Desa Mandiri, Desa Maju, dan Desa Berkembang.
Namun, klasifikasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Beberapa desa yang dikategorikan sebagai mandiri justru masih menghadapi persoalan infrastruktur, seperti kondisi balai desa dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya yang belum memadai.
Di sejumlah wilayah pedesaan, terutama di kabupaten yang wilayahnya luas, masih ditemukan desa dengan status yang sebenarnya masih tertinggal. Salah satu temuan di Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa bangunan kantor kepala desa dan aula pelayanan masyarakat dalam kondisi tidak layak pakai, sehingga menghambat pelayanan publik secara optimal.
Baca Juga:Waspada Hujan Siang Hari, Cuaca Cenderung Cerah Berawan Sejak PagiJadwal Imsakiyah Cianjur Rabu, 25 Juni 2025: Waktu Salat dan Sahur yang Perlu Diperhatikan
Komisi I memandang bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memberikan perhatian lebih terhadap desa-desa di wilayah pelosok. Pemerataan fiskal yang belum merata diyakini menjadi penyebab ketimpangan pembangunan antar desa.
Upaya peningkatan infrastruktur tidak dapat hanya mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan rutin yang tersedia saat ini. Oleh karena itu, diperlukan intervensi tambahan dan dukungan program yang lebih menyeluruh agar pembangunan desa dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
“Jika hanya mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) serta bantuan rutin, tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur desa. Karena itu di perlukan bantuan-bantuan lainnya,” pungkasnya sebagaimana dikutip dari laman Jabarprov.