CIANJUR, Cianjur.jabarekspres.com – Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur, Onnie Soerono Sandi, meminta agar kebijakan perubahan jam masuk sekolah 06.00 WIB di Jawa Barat, dikaji ulang.
Menurutnya, karakteristik dan kebiasaan tiap daerah berbeda-beda, sehingga keputusan tersebut tidak bisa disamaratakan.
Selain itu, Onnie menyoroti dampak perubahan jam masuk sekolah, terutama bagi anak-anak di daerah seperti Cianjur.
Baca Juga:Rayakan Iduladha, Citimall Cianjur Bagikan Hewan Kurban kepada Masyarakat SekitarTernyata Wabup Ramzi Lihai Menyembelih Hewan Kurban, Eksekusi Dua Sapi dan Tujuh Kambing
“Pasca salat subuh, anak-anak kita biasanya belajar mengaji. Kalau jam masuk sekolah dimajukan, kegiatan ngaji ini bisa terganggu. Kasihan anak-anak kita jadi tidak bisa ngaji,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Cianjur, Jalan KH Abdullah Bin Nuh pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Dia menjelaskan, di kampung-kampung Cianjur, banyak orang tua yang mengarahkan anak-anak untuk mengikuti kajian subuh atau belajar mengaji setelah salat subuh.
“Sekarang saja salat subuh sekitar jam 05.00 WIB kurang 15 menit lah. Kalau selesai salat dan ngaji waktunya sangat mepet untuk persiapan sekolah,” jelas Onnie yang juga anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah orang tua pun menilai perubahan jadwal ini tidak mempertimbangkan aspek keamanan, khususnya yang berada di daerah pelosok.
“Beberapa orang tua bilang, kalau anak berangkat terlalu pagi, kondisi jalan masih gelap. Juga, kalau punya anak dua atau tiga yang harus disiapkan bersamaan,” tambahnya.
Onnie menegaskan dirinya memahami niat baik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) dalam upaya mendisiplinkan siswa. Namun, dia berharap ada kajian yang lebih matang sebelum kebijakan diterapkan.
“Saya tahu niat beliau baik. Tapi, setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat punya karakteristik yang berbeda. Jangan diseragamkan begitu saja,” paparnya.
Baca Juga:Komisi IX dan BGN Sosialisasi Program MBG di CianjurWujud Kepedulian Insan BRILian, BRI RO Bandung Sembelih Hewan Kurban
Menurutnya, proses pengambilan keputusan yang dinilai kurang melibatkan pihak legislatif. “Setahu saya, tidak ada sosialisasi. Harusnya ada diskusi dulu dengan DPR, karena keputusan ini berkaitan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Onnie mengkritik gaya KDM dalam memimpin, yang baiknya mempertimbangkan berbagai aspek, bukan hanya mengandalkan kekuatan media sosial.