Dia menilai, penilaian kinerja dalam waktu yang sedikit hanya bisa terlihat pada halhal yang kasat mata. Seperti di Provinsi Jawa Barat, yang terlihat adalah kebijakan populis yang berimbas pada tingkat kepuasan masyarakat.
Dalam konteks tata kelola pemerintah daerah sulit saat menilai, karena dalam 100 hari pertama, tugas mereka adalah menyusun dan mengharmonisasikan perangkat-perangkat kerjanya. Ditambah dengan APBD bagi program kerja bupati dan wakil bupati terpilih yang baru bisa efektif pada saat perubahan anggaran nanti.
“Termasuk menuangkan visi-misi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perlu lobi dan diskusi yang panjang, menciptakan fundamental dan platform pembangunan lima tahun ke depan, minimal dalam 100 hari itu sudah terlihat fundamentalnya, baik dalam perekonomian dan hal lainnya,” katanya.
Baca Juga:Pastikan Ketersediaan Lapangan Kerja untuk Masyarakat, Ahmad Luthfi Tinjau Kawasan Industri KendalMampu Cegah Banjir di Demak-Grobogan, Taj Yasin Tinjau Proyek Bendungan Jragung
Sehingga, momen 100 hari kerja ini tidak hanya menjadi gengsi tapi juga menjadi momen untuk merumuskan solusi dari permasalahan Cianjur.