CIANJUR,CIANJUREKSPRES – Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) 2025, Rabu 12 Maret 2025.
Kegiatan yang dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kakanwil Ditjenim) Jawa Barat, Filianto Akbar dan Forkopimda Kabupaten Cianjur ini mengusung tema Optimalisasi Peran Timpora dalam Pengawasan Orang Asing dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kakanwil Ditjenim) Jawa Barat, Filianto Akbar, menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian fokus pada TPPO serta TPPM, dan rapat koordinasi kali ini berbeda dengan rapat biasanya.
Baca Juga:Gubernur Dedi Mulyadi Resmi Kukuhkan Ketua TP PKK se-Jawa BaratSempadan Sungai akan Diklaim Negara, Menteri ATR/BPN Segera Terbitkan Sertifikat untuk BBWS
Dirinya mengungkapkan, ada 13 akselerasi yang menjadi pembahasan. Pertama, Memastikan Tidak Ada Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kedua, Membangun Ketahanan Pangan Dengan Memberdayakan Warga Binaan. Ketiga, Penguatan dan Peningkatan Pendayagunaan Warga Binaan Untuk Menghasilkan Produk UMKM.
Keempat, Memberikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang tidak mampu. Kelima, mengatasai permasalahan over capacity dan over crowding dengan solusi yang komprehensif. Keenam, meningkatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian berbasis digital.
Ketujuh, Pengembangan Autogate Pada Seluruh Bandara Dengan Penerbangan Internasional. Kedelapan, Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Kesembilan, Penguatan Pemeriksaan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Lalu Kesepuluh, Pengembangan Lounge Khusus Untuk Pekerja Migran. Kesebelas, Bakti Sosial Dengan Sasaran Di Wilayah Perbatasan. Keduabelas, Membangun Tambahan Lapas Modern Super Maximum Security Dan Lembaga Pendidikan Berstandar Internasional, dan terakhir Ketigabelas, meningkatkan kebanggaan lembaga pendidikan dengan mengembalikan nama POLTEKIM dan POLTEKIP menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan.
“Oleh sebab itu, kita melibatkan anggota Timpora yang hadir untuk melakukan pencegahan pemberian paspor RI pada orang Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri,” kata Filianto.
Menurutnya, Imigrasi mempunyai desa binaan dan pihaknya akan mengawasi serta mengutus seorang petugas pembina desa (Pimpasa) yang bertugas memberikan edukasi pada masyarakat Vianjur yang baru lulus SMA yang di tawarkan bekerja di luar negeri.
“Agar mereka mengerti bahayanya bekerja di luar negeri tanpa pengetahuan dan kemampuan yang jelas. Itulah sebabnya kita bersama Timpora sebagai wadah pertukaran informasi dalam melaksanakan rapat koordinasi,” kata Filianto.(dys)