CIANJUR, Cianjur.jabarekspres.com – Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Cianjur digeruduk sejumlah massa yang berunjuk rasa, menyoal dugaan tenaga fasilitator lapangan (TFL) pemberdayaan di beberapa program pemerintah yang diisi oleh kader dari partai politik (parpol).
“Seperti dalam program rumah tidak layak huni (Rutilahu), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk Sanitasi,” ungkap koordinator aksi unjuk rasa dari Jaringan Intelektual Muda Cianjur, Alief di halaman kantor Disperkim Kabupaten Cianjur pada Kamis, 2 Januari 2025.
“Kami khawatir jika TFL pemberdayaan dari kader parpol, akan ada konflik kepentingan dalam menjalankan program bantuan pemerintah pusat ini,” imbuhnya.
Baca Juga:Ada 1.939 Kasus Tindak Pidana di Cianjur Selama 2024, Kapolres: Turun 20,43 Persen31 Gempa Bumi Merusak Landa Indonesia di 2024, PVMBG: Terbanyak dalam 24 Tahun Terakhir
Di awal 2025 ini, lanjutnya, Disperkim disebut berencana untuk membuka pendaftaran untuk TFL program Sanitasi. Namun itu tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat umum.
“Terindikasi ada permainan terstruktur, sistematis, dan massif agar bisa diisi oleh orang-orang tertentu. Maka kami meminta data, soal siapa saja yang yang menjadi TFL baik yang teknis maupun pemberdayaan,” tegasnya.
Risikonya, jika TFL pemberdayaan ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi dan hanya mengandalkan kedekatan dengan pejabat di dalam dinas.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyinggung soal program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di beberapa desa di Cianjur yang tidak optimal.
“Seperti di Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, lalu di kecamatan lain. Memang terealisasi, tapi tidak optimal, bahkan tidak terurus. Padahal anggarannya besar,” kata dia.
Pihaknya juga mengaku mendapat informasi jika dana bantuan Sanitasi nominalnya berbeda-beda, mulai Rp300 juta hingga Rp500 juta.
“Kami juga minta data penerima program tersebut. Termasuk penerima program Rutilahu, karena diduga tidak sesuai dengan anggaran dan tidak tepat sasaran. Padahal itu program pemerintah pusat,” ungkapnya.
Baca Juga:1.321 Gempa Bumi Guncang Jawa Barat Sepanjang 2024Selama 2024, Cianjur Disambar 1.342.885 Petir
Di sisi lain, Sekretaris Disperkim Kabupaten Cianjur, Hedri Prasetyadi membantah jika TFL diisi oleh kader parpol atau kerabat orang dinas.
“Disebutkan juga tadi ada TFL dari pihak keluarga orang dinas dinas atau kader parpol, itu tidak benar. Kita lakukan rekrutmen secara terbuka secara daring. Dari situ kita seleksi dan beri nilai untuk menentukan siapa yang lolos dan tidak,” kata Hendri.