cianjur.jabarekspres.com, ANT – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta pemerintah menurunkan target tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dari 7,1 persen menjadi 6,9 persen.
“Pimpinan Banggar DPR berharap suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah di Nota Keuangan RAPBN 2025 setidaknya di rata rata 6,9 persen,” kata Said saat Rapat Kerja dengan Pemerintah di Jakarta, Selasa.
Dia menilai suku bunga SBN yang tinggi telah menciptakan beban yang tinggi, tercermin pada nilai akumulatif bunga utang sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp2.569,4 triliun.
Baca Juga:Stimulus Sektor Properti: Pemerintah Tambah Insentif PPN DTP dan Kuota FLPPIndonesia Menyapa Dunia dengan Pariwisata Berkelanjutan
“Dengan tingkat bunga government bond tertinggi dibanding negara peers membuat fiskal tidak sehat. Pemerintah harus mempelajari dan mengembangkan best practice dari negara peers yang berada di level 1 -3 persen,” tambahnya.
Ketua Banggar meminta tingkat suku bunga SBN 10 tahun dapat ditekan menjadi lebih rendah serta mengembangkan skema pembiayaan yang lebih murah.
Di sisi lain, dia juga menyoroti nilai tukar rupiah yang diusulkan sebesar Rp16.100 per dolar AS. Banggar berharap pemerintah dapat menurunkan targetnya menjadi Rp15.900 per dolar AS.
“Kita yakin, dengan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi dan menguat investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam dari sejumlah mata uang mitra dagang, akan membuat rupiah lebih kuat,” ujar dia.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pagi tadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan target nilai tukar rupiah dan suku bunga SBN 10 tahun.
Meski rupiah mengalami penguatan dalam dua minggu terakhir, namun perekonomian global masih menunjukkan volatilitas, salah satunya Amerika Serikat yang masih mengalami defisit APBN yang tinggi.
“Risiko ketidakpastian yang sangat tinggi ini perlu kita waspadai dan cermati,” kata Sri Mulyani.(antara)