JAKARTA,CIANJUR.JABAREKSPRES.COM – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengumumkan calon kepala daerah yang diusung dalam Pilkada 2024, Kamis (22 Agustus 2024).
Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan total ada 169 calon kepala daerah yang diumumkan hari ini. “Berasal 169 daerah, tingkat provinsi enam provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024.
Salah satu pasangan calon kepala daerah yang diumumkan adalah Herman Suherman- Mohamad Solih Ibang untuk Kabupaten Cianjur.
Baca Juga:PAD Jabar Ditarget Rp36,27 Triliun, Bey Machmudin Sampaikan Postur APBD Perubahan 2024 Hari Kesatuan Gerak PKK 2024, Bey: Refleksi Peran Strategis PKK dalam Pembangunan Masyarakat
Ketika dikonfirmasi, Bupati Cianjur Herman Suherman membenarkan dirinya tadi menghadiri undangan pengumuman calon di DPP PDIP.
Herman mengucapkan, terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan PDIP.
” Terima kasih pada PDI Perjuangan atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Semoga saya bersama H. Ibang dapat menjalankannya dengan memenangkan kontestasi, melanjutkan pembangunan di Cianjur, dan mempersiapkan Cianjur menuju Cianjur Emas”, ujarnya.
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri dalam pidato pengarahannya di depan para calon Kepala Daerah yang diusung, mengatakan, dinamika politik di tanah air dalam beberapa waktu terakhir membuatnya gelisah.
“Dinamika politik hari ini terasa begitu menggelisahkan saya,” kata Megawati.
Megawati mengatakan, Pancasila landasan ideologi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi seharusnya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Megawati melanjutkan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya justru melihat pemerintah lebih menggunakan kekuasaan.
Baca Juga:Kawal Putusan MK, Aliansi BEM Cianjur Bakal Gelar Aksi Turun ke Jalan Hari IniKementan Puji Kesiapan Cianjur Sebagai Penyuplai Utama Program Makan Bergizi
Padahal, ideologi dan konstitusi menjadi hal yang sangat penting ketika para pejuang menyiapkan kemerdekaan.
“Namun dalam tataran yang saya perhatikan dalam praktek wajah kekuasaan kini lebih dominan ditampilkan daripada wataknya yang membangun peradaban,” tutur Mega.
Presiden ke-5 RI itu juga menyinggung soal putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat, dan pengingkaran terhadap putusan MK merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.
Megawati menutup arahannya dengan berpesan pada para calon kepala daerah, bahwa satunya kata dengan perbuatan dan keteguhan pada jalan kebenaran merupakan moralitas paling tinggi bagi seorang pemimpin, terlebih dalam pemilu ini.
” Seluruh proses Pilkada, sama sekali, sekali lagi, tidak boleh meninggalkan etika moral dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yg baik” tegasnya.