cianjur.jabarekspres.com, ANT – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menegaskan bahwa defisit APBN tahun 2023 yang terkendali pada level 1,61% akan menjadi fondasi kuat bagi stabilitas ekonomi Indonesia di tahun 2024.
“Istilah APBN 2023 telah menyediakan payung sebelum hujan itu tepat sekali,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa.
Pasalnya, terdapat banyak gejolak ekonomi yang terjadi di 2024, seperti kenaikan suku bunga The Fed di kisaran 5,25-5,5 persen.
Baca Juga:Bupati Herman Harap Sinergisitas Eksekutif-Legislatif di Cianjur Terus DilanjutkanMediaMIND 2024: Ajang Unjuk Gigi Jurnalis Muda, Bentuk Masa Depan Indonesia
Pada saat yang sama, berbagai harga komoditas mengalami penurunan, termasuk batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).
Untuk itu, defisit APBN sebesar Rp337,3 triliun atau 1,61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) memberikan ruang yang memadai untuk membuat APBN menjadi bantalan gejolak (shock absorber) pada tahun anggaran berikutnya.
“Waktu hujan, terjadi drop harga komoditas, ini menyebabkan guncangan. Namun, kita telah menyediakan payung di 2023,” tambah dia.
Realisasi defisit itu lebih rendah dari target APBN 2023 yang sebesar 2,27 persen.
Secara rinci, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.774,3 triliun, tumbuh 5,3 persen dari realisasi tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp2.635,8 triliun. Realisasi itu setara dengan 105,2 persen dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp2.637,2 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,2 triliun atau 100,13 persen dari pagu 2023. Realisasi ini meningkat Rp24,9 triliun atau 0,81 persen dari realisasi 2022.
“Ini menunjukkan pada saat kita menghadapi penerimaan yang tinggi, kita tetap menjaga momentum belanja tanpa menimbulkan kenaikan yang cukup besar,” ujarnya.
Baca Juga:Industri Sambut Baik PP Kesehatan, Kemenperin Pastikan Tak Ada KeluhanHulu Migas Butuh Dukungan: Jaminan Ketersediaan Energi Nasional
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Sri Mulyani menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 mencatatkan beberapa prestasi yang cukup menonjol.
Pertama, keseimbangan primer mencatat positif pertama kali sejak tahun 2012. Selanjutnya, adanya surplus laporan operasional yang baru pertama kali tercapai sejak penerapan basis accrual accounting pada 2015.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah berhasil mencapai kenaikan ekuitas negara tanpa melalui revaluasi. Kinerja positif tersebut juga yang pertama kali terjadi sejak 2015.