CIANJUREKSPRES- Berikut informasi mengenai link nonton film Dirty Vote yang dikabarkan sudah hilang dari YouTube.
Film dokumenter ‘Dirty Vote’ kini tengah jadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia di berbagai sosial media.
Film yang digarap sutradara Dandhy Dwi Laksono itu berhasil mengguncang jagad maya lantaran mengungkap data-data dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Baca Juga:Gaji Bawaslu Naik Jelang Pemilu, Capai Rp29 Juta Perbulan8 Film Dandhy Dwi Laksono Sutradara Dirty Vote yang Viral, Layak Ditonton!
Film Dirty Vote Hilang dari YouTube
Sayangnya, sejak Selasa 13 Februari 2024 berdasarkan penelusuran Cianjur Ekspres Dirty Vote diduga terkena shadow banned untuk menyembunyikan konten yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan platform.
Banyak netizen yang melaporkan video ini hilang dari pencarian laman utama youtube ketika memasukkan kata.
Meskipun hasil pencarian menunjukkan video video lain terkait film ini, padahal akun youtube masuk dalam kategori trending.
Sebelumnya trailer dan full movie-nya diunggah di channel bernama sama, yaitu ‘Dirty Vote’.
Salah seorang netizen di X (sebelumnya Twitter), @iqbal_farabi juga sempat mengungkap bahwa dirinya tak menemukan video asli film Dirty Vote.
“Ini saya aja atau temen-temen juga mengalami: kalau kita coba search “dirty vote full movie”, malah ga keluar video Dirty Vote nya di search result. Padahal jumlah views-nya jelas jauh di atas search results berikut. Ada penjelasannya kenapa ga @googleindonesia?” tulisnya di X.
Rangkuman Dirty Vote
Narasi Satu Putaran dan Pemekaran Papua
Film ini diawali. Dengan membedah narasi satu putaran di sana. Dijelaskan. Soal syarat Pemilu satu putaran menurut undang undang nomor 7 tahun 2017 di antaranya mendapat 50% suara. Menang sebaran suara di 20% provinsi yang disertai kemenangan lebih dari 20%.
Baca Juga:Latar Belakang 3 Sosok di Dirty Vote: Disebut Punya Kaitan dengan Mahfud MD dan MuhaiminRangkuman Film Dirty Vote 2024: Putusan MK Hingga Bansos
Anehnya, dalam beberapa tahun terakhir Papua yang tadinya 2 provinsi sekarang dimekarkan jadi 6 provinsi dan 4 di antaranya sudah bisa ikut Pemilu. Sedangkan Provinsi Kalimantan utara. Yang didirikan pada 2013 baru bisa ikut Pemilu pada 2019.
PJ yang Ditunjuk Presiden
Dalam film ini, selain pembentukan provinsi baru, juga disebutkan soal 20 PJ penjabat gubernur dan wali kota.
Di mana presiden punya kewenangan menunjuk dan juga memberi pengaruh penunjukan gubernur dan walikota lewat Menteri Dalam Negeri.