CIANJUREKSPRES- Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Korea Selatan untuk meningkatkan populasi penduduk. Salah satunya memberikan intensif berupa cash agar mereka mau memiliki anak.
Dalam laporan Korea Herald disebutkan Komite Presidensial untuk Masyarakat Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan akan memberi bantuan bantuan uang tunai sebesar 29,6 juta won (hampir Rp350 juta) selama delapan tahun sejak kelahirannya.
Lahiran di Korea Selatan Dapat Uang
Bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap, bayi baru lahir akan diberi 2 juta won (Rp23 juta). Kemudian bagi pasangan yang melahirkan anak kedua akan menerima 3 juta won (Rp35 juta), naik 1 juta won dari tahun lalu. Voucher tunai tersebut dapat digunakan untuk perawatan pasca melahirkan, biaya pengobatan, makanan, dan kebutuhan anak lainnya.
Baca Juga:Fakta IPK Gibran 2,3 dari University of Bradford, Disebut Susah S2Catat! Durian Tidak Boleh Dimakan Bersama 5 Makanan Ini, Bahaya
Setelah melahirkan, orang tua juga mendapatkan tunjangan bulanan. Pada tahun pertama setelah kelahiran bayi, mereka menerima 1 juta won setiap bulan selama 12 bulan. Pada tahun kedua, tunjangan tersebut berkurang menjadi 500.000 won per bulan selama 12 bulan.
Dengan demikian, total yang diterima orang tua dalam dua tahun pertama kehidupan anak mencapai 18 juta won. Besaran ini merupakan peningkatan dari jumlah tunjangan sebelumnya, yang sebesar 700.000 won per bulan pada tahun pertama dan 350.000 won per bulan pada tahun kedua.
Pemerintah juga memberikan pembayaran sebesar 100.000 won setiap bulan selama delapan tahun setelah bayi lahir, sehingga jumlah totalnya mencapai 9,6 juta won.
Selain itu, ada biaya tambahan yang dipikul oleh pemerintah untuk pendidikan di taman kanak-kanak atau pusat penitipan anak, tetapi besarnya bervariasi tergantung pada pendapatan atau struktur keluarga. Secara singkat, setiap anak yang lahir di Korea pada tahun 2024 dijamin menerima tunjangan sebesar 29,6 juta won, tanpa memandang keadaannya.
Para ahli sepakat bahwa bantuan tunai mempunyai dampak positif terhadap angka kelahiran, namun kebijakan tersebut perlu dipublikasikan lebih baik dan proses pengajuannya perlu disederhanakan.
“Kita perlu meningkatkan aksesibilitas informasi kebijakan dengan memanfaatkan berbagai metode publisitas seperti internet, media sosial, dan spanduk,” kata Lee Chul-hee, profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Seoul.
Demikian informasi mengenai lahiran di Korea Selatan bisa dapat uang Rp350 Juta.***