Soal pembangunan RTG yang tak sesuai dengan standar, kata Herman juga karena warga yang menggunakan uang bantuan tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Ini kan dana stimulan untuk perbaikan rumah. Jangan malah digunakan untuk bayar hutang, bayar cicilan. Akhirnya rumahnya sendiri jadi tidak layak huni,” kata Herman.
Tak hanya itu, untuk penyaluran dana bantuan stimulan pembangunan rumah, masih banyak permasalahan pada usia penerima manfaat, data nama ibu kandung juga warga yang tidak punya KTP.
Baca Juga:Kurangi Risiko Bencana Geologi, Ini Tiga Rekomendasi Badan Geologi ke Pemkab CianjurSetahun Gempa Cianjur: Seperti Diombang-ambing
“Masih ada ratusan yang terkendala dengan masalah tersebut. Tapi kami dan PPK dari BPBD tetap berusaha untuk mencari solusi untuk ratusan warga yang masih terkendala masalah administrasi tersebut agar uangnya bisa dicairkan,” ujar Herman.
Kata dia, untuk warga yang masih ada di huntara, pemerintah sudah menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp500 ribu per bulan. “Dengan uang itu harusnya mereka pindah dari huntara, mau ngontrak atau numpang dengan sanak saudara yang lain, itu bebas. Tidak bertahan di huntara,” kata Herman.
Hampir Rampung
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur menyebut progres pembangunan rumah tahan gempa (RTG) bagi korban gempa bumi Cianjur rata-rata sudah hampir selesai. Namun, ada juga yang masih mangkrak.
Jumlah RTG mandiri dan aplikator sebanyak 14.038 unit rumah, dengan rincian mandiri 12.386 unit rumah, Rumbako 670 unit rumah, Domus 99 rumah, Ruspin 118 unit rumah, dan Riksa sebanyak 765 unit rumah.
Dari 14.038 unit rumah yang telah dilakukan perbaikan dan pembangunan mulai dari rumah rusak ringan hingga berat, 9.400 unit diantaranya sudah rampung. Sementara, 2.558 unit lainnya pembangunannya lebih dari 80 persen, dan sisanya atau 2.080 unit rumah pengerjaannya masih dibawah 80 persen.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Cianjur, Nurzein, mengatakan progres fisik sekarang rata-rata sudah hampir selesai, dan memang ada beberapa masalah yang mangkrak.
“Tapi itu pun kami pantau terus supaya bisa diselesaikan 100 persen. Karena bagaimanapun kalau rumah rusak berat dianggapnya tidak punya rumah. Kasian kalau sampai mangkrak masyarakat tidak punya rumah makanya harus diselesaikan secepatnya,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Senin (20/11).