Saat FGD dan penelitian lapangan, pihaknya sengaja melibatkan anggota Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Bogor, Sukabumi, dan Bandung Barat agar dapat membaca data analisis kebencanaan yang terjadi.
“Misalnya pada kejadian gempa bumi, itu parameternya bisa dari BMKG, USS Amerika Serikat, dan GNZ Jerman. Lembaga itu nanti akan mengeluarkan informasi data kondisi geologi seperti apa, penyebab dan skala intensitasnya berapa. Nah diharapkan teman-teman BPBD bisa membaca data analisis tersebut,” ujar Supartoyo.
Hal itu juga berlaku pada bencana pergerakan tanah, juga potensi aktivitas gunung api, dan juga stunami. Selanjutnya, para anggota BPBD bisa melakukan pengumpulan data awal dampak bencana geologi. Seperti saat terjadinya gempa, setidaknya para anggota BPBD bisa mewujudkan goncangan yang dirasakan dalam bentuk skala Modified Mercally Intensity (MMI).
Baca Juga:Setahun Gempa Cianjur: Seperti Diombang-ambingCacat Permanen karena Gempa Cianjur, Ai Robiah Kini Perjuangkan Nasib Pengungsi
Senada, Aktivis Lingkungan sekaligus Ketua Relawan Indonesia Pembela Alam (RIMBA), Eko Wiwid, menilai, Pemerintah Kabupaten Cianjur belum secara detail melakukan mitigasi bencana, baru secara umum.
Padahal menurutnya, Cianjur merupakan daerah yang rawan dan komplet potensi bencananya, seperti gempa, letusan gunung api, longsor, kebakaran, tsunami dan banjir bandang.
“Menurut pandangan kami berdasarkan fakta lapangan, Kabupaten Cianjur belum memitigasi secara detail, masih data mitigasi umum. Contoh, dalam penanganan sampah, penanganan korban bencana gempa yang masih banyak ditemukan masalah, kesadaran warga atas potensi bencana di Cianjur dan lain-lain,” katanya kepada Cianjur Ekspres, Senin (20/11).
Lalu apa yang harus dilakukan oleh Pemkab Cianjur? Eko menegaskan, Pemkab Cianjur harus sesegera mungkin memprioritaskan program mitigasi potensi bencana. Tujuannya untuk mengurangi risiko bencana secara detali dan terukur.
“Undang para ahli gempa, ahli gunung api, para ahli Lingkungan, dan ahli-ahli kebencanaan lainnya, serta melibatkan partisipasi publik seluruh elemen masyarakat dan para relawan dalam pelaksanaan mitigasi potensi bencana,” katanya.
Sebab, kata Eko, mitigasi wilayah secara detail akan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan program kebencanaan. “Selain itu juga, hasil dari kajian dan riset mitigasi kebencanaan akan berguna untuk program pengembangan dan pembangunan daerah Cianjur,” pungkasnya.(zan/hyt)