“Konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi yang anti gempa. Sebagai contoh, di Turki korban yang meninggal sudah 51 ribu, ribuan hilang. Gedungnya tinggi-tinggi tetapi konstruksinya tidak anti gempa. Ini yang mereka perkirakan kenapa banyak bangunan-bangunan tinggi yang runtuh,” kata Jokowi.
Jokowi pun dengan tegas, penerapan konstruksi anti gempa di lokasi rawan bencana, tidak hanya berlaku untuk gedung bertingkat, tetapi wajib juga diterapkan pada bangunan yang tidak bertingkat.
Tak kalah penting, kata Jokowi, untuk mitigasi bencana adalah menyiapkan anggaran yang cukup. “Jangan sampai BPBD berteriak tidak ada anggaran atau anggarannya kecil sekali. Padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana baik itu banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi,” katanya.
Baca Juga:Catat Tanggal Peluncuran Realme C55 NFCSebelum Dibunuh, Wowon Cs Setubuhi Farida Tiga Hari Berturut-turut
Seharusnya, pemerintah daerah bisa menangani bencana di wilayahnya secara mandiri, tidak selalu melapor pada Kepala BNPB Letjen Suharyanto, ataupun pada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
“Jika skala bencananya besar dan pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk. Mestinya seperti itu,” kata Jokowi.
Pemerintah daerah pun diharuskan memasukan risiko bencana dalam rancangan pembangunan, juga rencana investasi agar jelas wilayah mana saja yang boleh dan tidak dlboleh dibangun.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung pentingnya penggunanaan Dana Bersama Bencana. Jokowi juga mendorong untuk menggunakan Dana Bersama Bencana dengan jumlah yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil.