Pengamat Ekonomi Desak Bupati Kaji Ulang Harga Gas 3kg

Pengamat Ekonomi Desak Bupati Kaji Ulang Harga Gas 3kg. (ist)
Pengamat Ekonomi Desak Bupati Kaji Ulang Harga Gas 3kg. (ist)
0 Komentar

CIANJUR, CIANJUREKSPRES – Pengamat ekonomi desak Bupati kaji ulang harga gas 3kg.

Pengamat Ekonomi sekaligus Akademisi dari Perguruan Tinggi Universitas Putra Indonesia (UNPI), Irfan Sophan Himawan, SE, MM., Ph.D (Cand.), meminta Bupati Cianjur mengkaji ulang penetapan harga erpiji 3 kilogram.

Ia menilai, Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penetapan harga gas Elpiji 3Kg, harus melalui kajian yang mendalam.

Baca Juga:Keluarga Sopir Audi Minta Keadilan ke JokowiKodok Darah Jadi Temuan Menggembirakan karena Nyaris Punah

Irfan menuturkan, di tengah kondisi perekonomian Cianjur yang belum stabil pasca gempa bumi ini, memang harus dilakukan kajian ulang terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Cianjur ini.

“Langkah penyesuaian harga Gas Elpiji 3Kg ini memang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Junto Permen ESDM Nomor 28/2021,” kata dia kepada Cianjur Ekspres, Selasa 21 Februari 2023.

Dia melanjutkan, usulan HET LPG tabung 3 Kg sebagai indikator bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat, dan mengetahui kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menetapkan HET LPG tabung 3 Kg.

“Dengan adanya Keputusan Bupati Cianjur nomor 541.11/KEP.20-PSDA.SETDA/2023 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi LPG Tabung Ukuran 3 Kilogram untuk keperluan rumah tangga, usaha mikro, dan nelayan di Kabupaten Cianjur ini, ditengah kondisi perekonomian Cianjur yang belum kondusif pasca gempa bumi ini, memang harus dilakukan kajian ulang terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Cianjur ini,” tegasnya.

Irfan mengatakan, sebagai indikator kunci, Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3Kg ini, dalam kondisi perkonomian Cianjur pasca gempa bumi ini, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat, artinya jangan sampai menambah beban masyarakat.

“Kemudian juga, harus adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan baik dan tegas, agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan yang tidak diharapkan, sehingga selain HET yang terjangkau, ketersediaan stok pun bisa tercukupi,” katanya.

0 Komentar